Wakil Wali Kota Tasikmalaya Ganti Kendaraan Dinas Imbas Kenaikan BBM Nonsubsidi

Rabu, 22 April 2026 - 12:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026). (Dok Humas Kominfo)

Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026). (Dok Humas Kominfo)

TASIKMALAYA, KABAR PAJAJARAN— Wakil Wali Kota Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, berencana mengganti kendaraan dinas pribadinya setelah harga BBM nonsubsidi melonjak tajam. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menekan pengeluaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Diky mengungkapkan kenaikan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi membuat biaya operasional kendaraan dinas berpotensi membengkak. Ia menilai penggunaan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar menjadi solusi paling realistis saat ini.

Ia mengaku telah menyampaikan usulan kepada bagian umum agar ke depan menggunakan kendaraan yang lebih efisien, seperti Toyota Innova Zenix, untuk aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kendaraan tersebut dinilai lebih hemat karena tidak terdampak kenaikan harga BBM yang signifikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini Diky masih menggunakan kendaraan dinas jenis Pajero berbahan bakar solar nonsubsidi. Ia menilai penggunaan kendaraan tersebut berpotensi menambah beban anggaran karena kebutuhan BBM semakin mahal.

Diky bahkan mengusulkan agar kendaraan lama diistirahatkan atau dilelang dan diganti dengan kendaraan yang lebih ekonomis. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan inisiatif pribadi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.

Menurut Diky, pejabat publik tidak harus mempertahankan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi. Ia menilai pejabat harus ikut berempati terhadap masyarakat yang juga terdampak kenaikan harga kebutuhan.

Ia berharap langkah tersebut dapat membantu menekan pengeluaran pemerintah daerah sekaligus memberi contoh penggunaan anggaran yang lebih bijak di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. ***(Chq)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Tiga Proyek Pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung Siap Dikerjakan Tahun 2026
Getaran Misterius di Cirebon Masih Diselidiki, BMKG Minta Warga Tetap Tenang
Bupati Majalengka Buka Musrenbang RKPD 2027, Dorong Terobosan di Tengah Keterbatasan Anggaran
Kunjungi Majalengka, Wamendikdasmen Pastikan Target Revitalisasi 71 Ribu Sekolah Dikebut pada 2026
Polresta Cirebon Bongkar Gudang Obat Keras Ilegal di Rumah Kontrakan, Satu Tersangka Ditangkap
TNI Gadungan Tipu Pedagang di Sumedang, 250 Kg Telur Raib dalam Sekejap
Heboh! Siomay Diduga Pakai Ikan Sapu-sapu, Pemkot Jaksel Langsung Turun Tangan
PMII Desak Evaluasi BUMD, Soroti Kinerja PT SMU Majalengka

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 12:28 WIB

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Ganti Kendaraan Dinas Imbas Kenaikan BBM Nonsubsidi

Rabu, 22 April 2026 - 12:19 WIB

Tiga Proyek Pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung Siap Dikerjakan Tahun 2026

Rabu, 22 April 2026 - 12:09 WIB

Getaran Misterius di Cirebon Masih Diselidiki, BMKG Minta Warga Tetap Tenang

Rabu, 22 April 2026 - 11:26 WIB

Bupati Majalengka Buka Musrenbang RKPD 2027, Dorong Terobosan di Tengah Keterbatasan Anggaran

Selasa, 21 April 2026 - 11:26 WIB

Kunjungi Majalengka, Wamendikdasmen Pastikan Target Revitalisasi 71 Ribu Sekolah Dikebut pada 2026

Berita Terbaru