Wakil Wali Kota Tasikmalaya Ganti Kendaraan Dinas Imbas Kenaikan BBM Nonsubsidi

Rabu, 22 April 2026 - 12:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026). (Dok Humas Kominfo)

Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026). (Dok Humas Kominfo)

TASIKMALAYA, KABAR PAJAJARAN— Wakil Wali Kota Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, berencana mengganti kendaraan dinas pribadinya setelah harga BBM nonsubsidi melonjak tajam. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menekan pengeluaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Diky mengungkapkan kenaikan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi membuat biaya operasional kendaraan dinas berpotensi membengkak. Ia menilai penggunaan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar menjadi solusi paling realistis saat ini.

Ia mengaku telah menyampaikan usulan kepada bagian umum agar ke depan menggunakan kendaraan yang lebih efisien, seperti Toyota Innova Zenix, untuk aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kendaraan tersebut dinilai lebih hemat karena tidak terdampak kenaikan harga BBM yang signifikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini Diky masih menggunakan kendaraan dinas jenis Pajero berbahan bakar solar nonsubsidi. Ia menilai penggunaan kendaraan tersebut berpotensi menambah beban anggaran karena kebutuhan BBM semakin mahal.

Diky bahkan mengusulkan agar kendaraan lama diistirahatkan atau dilelang dan diganti dengan kendaraan yang lebih ekonomis. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan inisiatif pribadi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.

Menurut Diky, pejabat publik tidak harus mempertahankan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi. Ia menilai pejabat harus ikut berempati terhadap masyarakat yang juga terdampak kenaikan harga kebutuhan.

Ia berharap langkah tersebut dapat membantu menekan pengeluaran pemerintah daerah sekaligus memberi contoh penggunaan anggaran yang lebih bijak di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. ***(Chq)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kebakaran Desa Adat Sade, Kampung Tradisional Sasak yang Bertahan 15 Generasi
KPK Bongkar Dugaan Jual-Beli Kursi Mahasiswa Baru Unsoed, 73 Kursi Diduga Dikondisikan
Kebakaran Gunung Gede Pangrango Memasuki Pekan Kedua, Titik Asap di Kawah Wadon Tak Lagi Terlihat
Kebakaran Gedung Bapenda Jakarta, Polisi Periksa 10 Saksi dan Telusuri Asal Api
Gempa M 3,2 Guncang Bogor Sabtu Pagi, Getaran Terasa di Pamijahan dan Leuwiliang
Polda Metro Minta Warga Tak Sebarkan Spekulasi soal Pagar Mal, Jakarta Tetap Kondusif
Gas Elpiji 3 Kg Langka di Indramayu, Pedagang Keliling hingga 10 Warung, Harga Tembus Rp30 Ribu
Warga Kasepuhan Ciptamulya Bangkit Usai Kebakaran, Pemkab Sukabumi Percepat Pemulihan

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 12:00 WIB

Kebakaran Desa Adat Sade, Kampung Tradisional Sasak yang Bertahan 15 Generasi

Rabu, 19 Agustus 2026 - 12:00 WIB

Kebakaran Gunung Gede Pangrango Memasuki Pekan Kedua, Titik Asap di Kawah Wadon Tak Lagi Terlihat

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 11:00 WIB

Kebakaran Gedung Bapenda Jakarta, Polisi Periksa 10 Saksi dan Telusuri Asal Api

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 10:00 WIB

Gempa M 3,2 Guncang Bogor Sabtu Pagi, Getaran Terasa di Pamijahan dan Leuwiliang

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 17:46 WIB

Polda Metro Minta Warga Tak Sebarkan Spekulasi soal Pagar Mal, Jakarta Tetap Kondusif

Berita Terbaru

Bandung Raya

Eks Tim Sukses Dedi Mulyadi Jadi Dirut MUJ, Pengamat Beri Tanggapan

Senin, 24 Agu 2026 - 09:33 WIB