Wakil Wali Kota Tasikmalaya Ganti Kendaraan Dinas Imbas Kenaikan BBM Nonsubsidi

Rabu, 22 April 2026 - 12:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026). (Dok Humas Kominfo)

Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026). (Dok Humas Kominfo)

TASIKMALAYA, KABAR PAJAJARAN— Wakil Wali Kota Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, berencana mengganti kendaraan dinas pribadinya setelah harga BBM nonsubsidi melonjak tajam. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menekan pengeluaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Diky mengungkapkan kenaikan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi membuat biaya operasional kendaraan dinas berpotensi membengkak. Ia menilai penggunaan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar menjadi solusi paling realistis saat ini.

Ia mengaku telah menyampaikan usulan kepada bagian umum agar ke depan menggunakan kendaraan yang lebih efisien, seperti Toyota Innova Zenix, untuk aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kendaraan tersebut dinilai lebih hemat karena tidak terdampak kenaikan harga BBM yang signifikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini Diky masih menggunakan kendaraan dinas jenis Pajero berbahan bakar solar nonsubsidi. Ia menilai penggunaan kendaraan tersebut berpotensi menambah beban anggaran karena kebutuhan BBM semakin mahal.

Diky bahkan mengusulkan agar kendaraan lama diistirahatkan atau dilelang dan diganti dengan kendaraan yang lebih ekonomis. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan inisiatif pribadi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.

Menurut Diky, pejabat publik tidak harus mempertahankan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi. Ia menilai pejabat harus ikut berempati terhadap masyarakat yang juga terdampak kenaikan harga kebutuhan.

Ia berharap langkah tersebut dapat membantu menekan pengeluaran pemerintah daerah sekaligus memberi contoh penggunaan anggaran yang lebih bijak di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. ***(Chq)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BMKG Ungkap Penyebab Hujan Es dan Angin Kencang yang Rusak Puluhan Rumah di Kuningan
Krisis Air Bersih Cianjur Meluas, 7.234 KK Terdampak Kemarau 2026
Pemprov Jabar Pasang 1.185 Lampu Jalan di Priangan Timur, Anggaran Capai Rp48,3 Miliar
Pemprov Jabar Gelontorkan Rp273 Miliar untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan di Tasikmalaya
Kebocoran Gas Pabrik di Karawang Bikin 43 Warga Dilarikan ke Rumah Sakit, Polisi Lakukan Investigasi
Kasus Dugaan Keracunan MBG di Cirebon, Dinkes Cabut SLHS SPPG 05 Kalijaga
Kejati Jabar Tahan Wabup Indramayu Syaefudin dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp18,7 Miliar
Gunung Anak Krakatau Erupsi 3 Kali, Status Masih Siaga Level III

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 09:44 WIB

BMKG Ungkap Penyebab Hujan Es dan Angin Kencang yang Rusak Puluhan Rumah di Kuningan

Selasa, 3 November 2026 - 11:00 WIB

Krisis Air Bersih Cianjur Meluas, 7.234 KK Terdampak Kemarau 2026

Selasa, 3 November 2026 - 09:29 WIB

Pemprov Jabar Pasang 1.185 Lampu Jalan di Priangan Timur, Anggaran Capai Rp48,3 Miliar

Senin, 2 November 2026 - 18:00 WIB

Pemprov Jabar Gelontorkan Rp273 Miliar untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan di Tasikmalaya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Kebocoran Gas Pabrik di Karawang Bikin 43 Warga Dilarikan ke Rumah Sakit, Polisi Lakukan Investigasi

Berita Terbaru