Wakil Wali Kota Tasikmalaya Ganti Kendaraan Dinas Imbas Kenaikan BBM Nonsubsidi

Rabu, 22 April 2026 - 12:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026). (Dok Humas Kominfo)

Pemerintah Kota Tasikmalaya menyerahkan piagam predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam Apel Pagi Gabungan di Lapangan Balekota Tasikmalaya, Senin (23/2/2026). (Dok Humas Kominfo)

TASIKMALAYA, KABAR PAJAJARAN— Wakil Wali Kota Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, berencana mengganti kendaraan dinas pribadinya setelah harga BBM nonsubsidi melonjak tajam. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menekan pengeluaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Diky mengungkapkan kenaikan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi membuat biaya operasional kendaraan dinas berpotensi membengkak. Ia menilai penggunaan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar menjadi solusi paling realistis saat ini.

Ia mengaku telah menyampaikan usulan kepada bagian umum agar ke depan menggunakan kendaraan yang lebih efisien, seperti Toyota Innova Zenix, untuk aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kendaraan tersebut dinilai lebih hemat karena tidak terdampak kenaikan harga BBM yang signifikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini Diky masih menggunakan kendaraan dinas jenis Pajero berbahan bakar solar nonsubsidi. Ia menilai penggunaan kendaraan tersebut berpotensi menambah beban anggaran karena kebutuhan BBM semakin mahal.

Diky bahkan mengusulkan agar kendaraan lama diistirahatkan atau dilelang dan diganti dengan kendaraan yang lebih ekonomis. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan inisiatif pribadi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.

Menurut Diky, pejabat publik tidak harus mempertahankan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi. Ia menilai pejabat harus ikut berempati terhadap masyarakat yang juga terdampak kenaikan harga kebutuhan.

Ia berharap langkah tersebut dapat membantu menekan pengeluaran pemerintah daerah sekaligus memberi contoh penggunaan anggaran yang lebih bijak di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. ***(Chq)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BMKG Peringatkan Gelombang 4 Meter di Perairan Lampung 15-18 September
Gubernur Banten Minta Basarnas Pertimbangkan Perpanjang Pencarian 8 Orang Hilang di Selat Sunda
Karhutla Jabar Makin Meluas, 325,87 Hektare Lahan Terbakar hingga September 2026
Gunung Margatapa Majalengka Terbakar, Petugas Berjibaku Padamkan Api
Kemenhut Bentuk Tim Khusus Usut Kebakaran Berulang di Gunung Bromo
Penumpang Diduga BAB di Gerbong KRL Bogor-Jakarta, KAI Commuter Turun Tangan
Karhutla Kalsel Masih Mengganas, OMC Terkendala Bibit Awan
Kebakaran TPA Galuga Meluas 7,1 Hektare, Bupati Bogor Minta Maaf

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 15:00 WIB

BMKG Peringatkan Gelombang 4 Meter di Perairan Lampung 15-18 September

Senin, 14 September 2026 - 14:00 WIB

Gubernur Banten Minta Basarnas Pertimbangkan Perpanjang Pencarian 8 Orang Hilang di Selat Sunda

Minggu, 13 September 2026 - 18:05 WIB

Karhutla Jabar Makin Meluas, 325,87 Hektare Lahan Terbakar hingga September 2026

Minggu, 13 September 2026 - 11:00 WIB

Gunung Margatapa Majalengka Terbakar, Petugas Berjibaku Padamkan Api

Minggu, 13 September 2026 - 09:00 WIB

Kemenhut Bentuk Tim Khusus Usut Kebakaran Berulang di Gunung Bromo

Berita Terbaru

Teknologi

iOS 27 Resmi Dirilis, Ini Daftar 33 iPhone yang Kebagian Update

Selasa, 15 Sep 2026 - 13:14 WIB