Komnas Perempuan Jelaskan Alasan Kasus Penyekapan YTR Tak Masuk Kategori Penyiksaan

Minggu, 28 Juni 2026 - 10:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak (Foto Istimewa)

Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak (Foto Istimewa)

Bandung, Kabar Pajajaran – Komnas Perempuan menjelaskan alasan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR di Bandung, Jawa Barat, belum memenuhi kategori penyiksaan menurut Konvensi Menentang Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penjelasan itu muncul setelah publik menyoroti kekerasan berat yang menimpa korban selama hampir tiga tahun.

Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, mengatakan Konvensi Anti Penyiksaan PBB menetapkan syarat khusus sebelum seseorang dapat menyebut suatu tindakan sebagai penyiksaan. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

“Menurut Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, suatu tindakan disebut penyiksaan jika dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat,” kata Sondang, Sabtu (27/6/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Konvensi PBB Tetapkan Empat Unsur

Sondang menjelaskan bahwa konvensi itu tidak hanya melihat beratnya penderitaan korban.

Konvensi juga mewajibkan adanya tujuan tertentu. Pelaku harus melakukan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, mendapatkan informasi, menghukum, mengintimidasi, memaksa, atau mendiskriminasi seseorang.

Selain itu, konvensi mengharuskan keterlibatan pejabat publik. Pejabat tersebut dapat bertindak secara langsung, memberi perintah, menyetujui tindakan, menghasut pelaku, atau membiarkan kekerasan terjadi.

Sondang mencontohkan aparat penegak hukum yang memukul tahanan demi memperoleh pengakuan sebagai bentuk penyiksaan menurut konvensi tersebut.

Penyiksaan Tidak Hanya Berupa Kekerasan Fisik

Sondang menegaskan bahwa pelaku tidak selalu menggunakan kekerasan fisik ketika melakukan penyiksaan.

Pelaku juga dapat mengurung korban di ruangan gelap tanpa suara, melontarkan ancaman serius, atau melakukan kekerasan seksual untuk memaksa korban memberikan pengakuan.

Karena itu, Komnas Perempuan menyimpulkan kasus YTR belum memenuhi seluruh unsur penyiksaan dalam Konvensi PBB. Namun, lembaga tersebut tetap menilai pelaku melakukan kekerasan yang sangat berat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Keluarga Kehilangan Kontak Selama Tiga Tahun

Kasus ini bermula ketika YTR berkenalan dengan Taufik Hidayat saat menghadiri konser pada 2023.

Sejak saat itu, korban tidak pernah pulang. Keluarga juga kehilangan komunikasi karena Taufik membawa korban berpindah-pindah ke sejumlah tempat di Bandung dan sekitarnya.

Selama hampir tiga tahun, keluarga terus mencari YTR tetapi tidak berhasil menemukan keberadaannya.

Harapan keluarga muncul ketika seseorang mengirim pesan dari nomor tak dikenal pada Rabu (10/6/2026). Pengirim memberi tahu bahwa YTR menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Polisi Ringkus Taufik Hidayat

Tim medis memeriksa kondisi YTR dan mencatat luka berat pada kepala serta wajah korban. Korban juga mengalami bibir sobek, gangguan penglihatan, dan sejumlah cedera lain.

Polda Jawa Barat kemudian memasukkan nama Taufik Hidayat ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tim penyidik akhirnya meringkus Taufik di Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/6/2026) malam.

Saat ini penyidik terus mengembangkan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, serta memeriksa para saksi untuk mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana dalam kasus tersebut.***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Gunung Anak Krakatau Erupsi 3 Kali, Status Masih Siaga Level III
Kapolri Suyudi Ario Seto Janji Berantas Narkoba hingga Bersihkan Internal Polri
KPK Sita Rp1,9 Miliar dan Tong Biru dalam OTT Bupati Klaten Hamenang
Karhutla Masih Meluas, Pemerintah Proses Bantuan Asing dan Siapkan Berbagai Upaya
Layanan Pengukuran Tanah ATR/BPN Kini Lebih Pasti, Jadwal Bisa Diketahui Sejak Awal
Reshuffle Besar dan Pelantikan 26 Wantimpres Warnai Awal Oktober Pemerintahan Prabowo
Fenomena ASN Resign Makin Ramai, BKN Ungkap Hanya 384 Orang yang Benar-Benar Keluar
Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto Dipecat Imipas, 17 ASN Kena Sanksi

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Gunung Anak Krakatau Erupsi 3 Kali, Status Masih Siaga Level III

Selasa, 20 Oktober 2026 - 07:48 WIB

Kapolri Suyudi Ario Seto Janji Berantas Narkoba hingga Bersihkan Internal Polri

Jumat, 16 Oktober 2026 - 11:00 WIB

KPK Sita Rp1,9 Miliar dan Tong Biru dalam OTT Bupati Klaten Hamenang

Jumat, 16 Oktober 2026 - 07:53 WIB

Karhutla Masih Meluas, Pemerintah Proses Bantuan Asing dan Siapkan Berbagai Upaya

Senin, 12 Oktober 2026 - 23:52 WIB

Layanan Pengukuran Tanah ATR/BPN Kini Lebih Pasti, Jadwal Bisa Diketahui Sejak Awal

Berita Terbaru