JAKARTA, KABAR PAJAJARAN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan listrik nasional tetap aman sepanjang 2026. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pemadaman listrik meski PT PLN (Persero) masih mencari tambahan pasokan batu bara sekitar 18 juta hingga 20 juta ton.
Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN tahun ini mencapai 154 juta ton. Hingga saat ini, PLN telah mengamankan 134 juta ton melalui kontrak dengan sejumlah pemasok.
“Dari total kebutuhan 154 juta ton, PLN sudah mengontrak 134 juta ton. Jadi tinggal sekitar 18 juta sampai 20 juta ton lagi yang belum terpenuhi. Secara keseluruhan tidak ada masalah,” kata Bahlil usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (18/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga memastikan kondisi kelistrikan nasional tetap stabil. Menurutnya, pasokan batu bara yang tersedia masih cukup untuk mendukung operasional pembangkit listrik di berbagai daerah.
Pemerintah Bentuk Tim Khusus
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan batu bara PLN, pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas mengawal pengadaan dan distribusi batu bara ke pembangkit listrik.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait pembentukan tim tersebut. Tim itu melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PLN.
“Kami meminta izin kepada Bapak Presiden dan arahan beliau adalah membentuk tim untuk memastikan koordinasi, kerja sama, dan kepastian pasokan batu bara bagi PLN,” ujarnya.
Menurut Bahlil, tim tersebut akan memastikan seluruh rantai distribusi berjalan lancar. Pemerintah ingin setiap penugasan batu bara benar-benar berujung pada pasokan yang masuk ke pembangkit listrik.
“Kami tidak ingin muncul kendala teknis. Batu bara yang tersedia harus segera sampai ke pembangkit dan langsung mendukung operasional listrik nasional,” katanya.
Fokus pada Efisiensi dan Pengawasan Harga
Selain menjaga pasokan, tim khusus juga akan mengawasi harga batu bara yang masuk ke PLN. Pemerintah ingin menjaga biaya operasional perusahaan tetap efisien tanpa mengganggu pasokan energi.
Bahlil menilai pengawasan yang baik dapat menekan biaya operasional sekaligus menjaga transparansi dalam rantai pasok batu bara nasional.
“Dalam rangka meminimalkan OPEX, negara harus hadir melalui pengawasan yang profesional,” ujarnya.
Batu Bara Kalori Menengah Jadi Tantangan
Di tengah kondisi pasokan yang relatif aman, pemerintah masih menghadapi tantangan pada ketersediaan batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg. Pembangkit listrik banyak menggunakan jenis batu bara tersebut.
Bahlil mengungkapkan kualitas cadangan batu bara nasional terus menurun sehingga pasokan batu bara dengan spesifikasi tersebut semakin terbatas.
“Memang ada sedikit kendala pada batu bara kalori menengah 5.200. Saat ini kalori batu bara kita cenderung semakin rendah. Itu yang sedang kami carikan solusinya,” katanya.
Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah tetap optimistis dapat memenuhi kebutuhan PLN tanpa mengganggu pasokan listrik nasional.
Pemerintah Cari Solusi untuk PLN dan Pengusaha
Pemerintah juga terus mengevaluasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang saat ini menetapkan harga batu bara domestik sebesar US$70 per ton.
Bahlil mengakui biaya produksi batu bara terus meningkat. Karena itu, pemerintah berupaya mencari formula yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan PLN dan keberlanjutan usaha perusahaan tambang.
“Kami harus menjaga keseimbangan. PLN membutuhkan harga yang kompetitif, tetapi pelaku usaha juga harus memperoleh margin yang wajar agar bisnis mereka tetap berjalan,” ujarnya.
Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlangsungan industri pertambangan dalam negeri sepanjang 2026. ***(Ant)
