Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite, Ini Kelompok yang Bisa Kehilangan Subsidi

JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan skema baru untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Pemerintah ingin memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak membahas kenaikan harga Pertalite. Pemerintah justru mencari cara untuk menyaring konsumen berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Purbaya membahas rencana tersebut bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

“Yang pertama diluruskan, harga nggak naik, ya. Cuma, waktu di DPR saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya.

Desil 9 dan 10 Jadi Sasaran Pembatasan Pertalite

Pemerintah mengarahkan pembahasan pembatasan Pertalite kepada masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Kelompok tersebut masuk 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Pemerintah menilai kelompok ekonomi atas tidak lagi membutuhkan subsidi BBM seperti masyarakat berpenghasilan rendah.

Purbaya mengatakan pemerintah masih menguji mekanisme pembatasan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan sistem agar petugas SPBU dapat mengenali konsumen yang memenuhi kriteria penerima subsidi.

“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya.

Apa Itu Desil 9 dan 10?

Desil menunjukkan posisi tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dalam data sosial dan ekonomi pemerintah.

Pemerintah membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok desil. Setiap desil mewakili sekitar 10 persen keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Desil 1 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sebaliknya, desil 10 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Pemerintah menghitung posisi desil berdasarkan sejumlah indikator. Data tersebut mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Karena itu, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi menghadapi pembatasan pembelian Pertalite jika pemerintah menerapkan skema tersebut.

Pemerintah Tidak Langsung Membatasi Pertalite

Purbaya menegaskan pemerintah belum menerapkan pembatasan Pertalite saat ini. Pemerintah masih menguji sistem dan menyiapkan mekanisme pelaksanaannya.

Pemerintah juga ingin memastikan sistem Pertamina mampu mengenali konsumen berdasarkan data kesejahteraan.

Purbaya menyebut sistem Pertamina sudah cukup siap untuk mendukung kebijakan tersebut. Namun, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyusun mekanisme yang tepat.

Pemerintah kemungkinan mulai mengurangi akses kelompok ekonomi atas terhadap Pertalite dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah juga ingin menjalankan perubahan tersebut secara bertahap.

Jenis Kendaraan Ikut Menentukan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga mempertimbangkan jenis kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi.

Bahlil menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi seharusnya membeli BBM nonsubsidi. Ia menyoroti penggunaan Pertalite oleh pemilik kendaraan mewah.

“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” kata Bahlil.

Bahlil kemudian memberikan contoh kendaraan seperti BMW dan Mercedes-Benz. Menurut dia, pemilik kendaraan mewah seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.

“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” ujar Bahlil.

Harga Pertalite Tidak Naik

Purbaya kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak membahas kenaikan harga Pertalite dalam rapat tersebut.

Pemerintah fokus memperbaiki sasaran penerima subsidi. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi kriteria tetap dapat memperoleh BBM bersubsidi, sementara kelompok ekonomi atas kemungkinan beralih ke BBM nonsubsidi.

Pemerintah masih menghitung berbagai aspek sebelum mengambil keputusan final. Pemerintah juga perlu memastikan sistem di SPBU mampu menjalankan aturan baru tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.

Pembatasan Pertalite Masih Dalam Tahap Persiapan

Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pembatasan Pertalite. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM masih menyusun mekanisme yang paling sesuai.

Jika pemerintah menerapkan skema tersebut, masyarakat desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi membeli Pertalite bersubsidi.

Pemerintah juga dapat menggunakan jenis kendaraan sebagai salah satu indikator. Kebijakan itu bertujuan mengurangi penggunaan subsidi oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Pemerintah berharap langkah tersebut membuat anggaran subsidi BBM lebih tepat sasaran dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. ***(Ant)