Menkeu Temukan Sejumlah Masalah dalam Penggunaan Anggaran Program MBG

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya sejumlah persoalan dalam penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Temuan tersebut muncul setelah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan survei langsung ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Purbaya mengatakan, hasil survei KPPN menunjukkan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk penggunaan anggaran di lapangan.

“Ada banyak kekurangan. Sama yang di media-media kekurangannya,” kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Temuan KPPN Akan Disampaikan kepada BGN

Purbaya tidak menjelaskan secara rinci bentuk kekurangan yang ditemukan KPPN. Namun, ia memastikan temuan tersebut memiliki kemiripan dengan berbagai persoalan pelaksanaan MBG yang sebelumnya muncul di pemberitaan media.

Kementerian Keuangan akan meneruskan hasil survei tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah berharap BGN dapat menindaklanjuti temuan tersebut dan memperbaiki tata kelola program MBG.

Menurut Purbaya, hasil survei KPPN dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan anggaran MBG digunakan secara lebih efektif di lapangan.

“Begitu sudah selesai konsolidasi, saya datang ke sana,” ujar Purbaya saat menjelaskan rencananya bertemu Kepala BGN yang baru, Sudaryono.

Purbaya mengaku hingga kini belum bertemu langsung dengan Sudaryono. Ia menyebut Sudaryono masih melakukan konsolidasi internal setelah mendapat tugas memimpin BGN.

Pemerintah Evaluasi Anggaran MBG

Temuan KPPN muncul ketika pemerintah juga tengah mengevaluasi efisiensi anggaran program MBG.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari sebelumnya menyebut perbaikan tata kelola MBG berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp1 triliun setiap bulan.

Jika berjalan selama satu tahun, efisiensi tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp12 triliun.

Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menekan biaya sekaligus memperbaiki pelaksanaan program. Langkah tersebut antara lain menghentikan sementara pendirian SPPG baru, menghitung kembali insentif SPPG sebesar Rp6 juta per bulan, serta memprioritaskan penerima MBG dari kelompok yang paling membutuhkan.

BGN kini mengkaji penerapan efisiensi tersebut, termasuk dengan memanfaatkan periode libur sekolah.

Pagu MBG 2026 Dipangkas

Pemerintah sebelumnya juga memangkas pagu anggaran program MBG dalam APBN 2026.

Pagu yang semula mencapai Rp335 triliun turun menjadi Rp268 triliun.

Qodari mengatakan efisiensi program menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola MBG. Pemerintah ingin memastikan anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima.

Dengan adanya temuan KPPN, pemerintah kini memiliki tambahan bahan evaluasi untuk memperbaiki penggunaan anggaran MBG di daerah.

Purbaya menilai hasil survei tersebut perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan program berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan tujuan pemerintah.

Sumber Berita: Antara