Karhutla Indonesia Meluas, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan dan Teknologi

Senin, 24 Agustus 2026 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kebakaran (AI)

Ilustrasi Kebakaran (AI)

KABAR PAJAJARAN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam Indonesia saat musim kemarau. Pakar meminta pemerintah memperkuat pencegahan dengan menambah personel, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat di wilayah rawan kebakaran.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas lahan yang terbakar akibat karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare. Kalimantan Barat mencatat luas karhutla terbesar dengan angka 38.310 hektare.

Pakar Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Tatag Muttaqin, meminta pemerintah menggunakan data karhutla dari tahun-tahun sebelumnya untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih matang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Tatag, cuaca panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran. Vegetasi yang mengering juga menyediakan bahan bakar bagi api. Angin kemudian dapat mempercepat penyebaran api ke area yang lebih luas.

“Memang kondisi cuaca kering dan panas dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Terus ditambah keberadaan bahan bakar berupa vegetasi yang kering serta angin dapat membuat api lebih mudah menyebar,” ujar Tatag saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/8/2026).

Pemerintah Perlu Menambah Personel Pencegahan Karhutla

Tatag menilai pemerintah perlu mengubah pola penanganan karhutla. Pemerintah tidak cukup hanya mengirim petugas ketika api sudah membesar.

Pemerintah perlu mengerahkan lebih banyak personel sebelum memasuki musim rawan kebakaran. Petugas dapat memantau kawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Tatag juga meminta pemerintah memanfaatkan data kejadian karhutla pada tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut dapat membantu petugas menentukan lokasi rawan, menyiapkan peralatan, dan menempatkan personel secara lebih tepat.

“Pemerintah perlu memanfaatkan data dan pengalaman dari kejadian tahun-tahun sebelumnya untuk memetakan wilayah rawan, memperkuat kesiapsiagaan, serta memastikan personel dan teknologi telah tersedia sebelum kebakaran terjadi,” kata Tatag.

Menurut Tatag, pemerintah juga perlu memperbanyak tenaga yang fokus pada pencegahan. Mereka dapat mengedukasi masyarakat sekaligus memantau aktivitas pembukaan lahan di sekitar kawasan hutan.

Pembukaan Lahan dengan Membakar Masih Jadi Tantangan

Aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi tantangan dalam mencegah karhutla. Sebagian masyarakat di Kalimantan masih menggunakan api untuk membuka ladang.

Kebiasaan tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih besar ketika masyarakat membakar lahan dalam kondisi cuaca panas dan kering. Angin juga dapat membawa api menuju vegetasi kering di sekitarnya.

Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Petugas dapat menjelaskan risiko pembakaran lahan sekaligus mengenalkan cara membuka lahan yang lebih aman.

Tatag menilai pemerintah membutuhkan lebih banyak orang untuk menjalankan program pencegahan tersebut.

“Kalau pemerintah sudah berbicara pada aspek mencegah, pelibatan SDM-nya harus banyak. Manusianya harus banyak, yang peduli itu harus banyak,” jelas Tatag.

Teknologi Bantu Deteksi Karhutla Lebih Cepat

Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel. Salah satu teknologi yang dapat membantu ialah early warning system atau sistem peringatan dini.

Sistem tersebut dapat membantu petugas menemukan indikasi kebakaran lebih cepat. Petugas kemudian dapat memeriksa lokasi dan mengambil tindakan sebelum api menyebar lebih luas.

Namun, teknologi tetap membutuhkan dukungan manusia. Petugas harus memeriksa kondisi lapangan dan menangani kebakaran ketika sistem memberikan peringatan.

Tatag menilai pemerintah perlu menggabungkan teknologi dengan kekuatan personel di lapangan. Kolaborasi tersebut dapat mempercepat respons sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mencegah karhutla.

“Dengan SDM yang terbatas, pemerintah harus didukung teknologi. Meskipun pada akhirnya tetap membutuhkan tenaga manusia untuk turun tangan, setidaknya teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia,” pungkasnya.

Tiga Strategi Utama Cegah Karhutla

Tatag menyebut pemerintah perlu menggabungkan tiga aspek dalam strategi pencegahan karhutla, yaitu penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat.

Pemerintah perlu menjalankan ketiga strategi tersebut sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Pemerintah juga perlu mengevaluasi data karhutla setiap tahun untuk memperbaiki strategi pencegahan.

Langkah tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi risiko kebakaran sekaligus mempercepat penanganan ketika muncul titik api.

Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pencegahan sejak awal, pemantauan wilayah rawan, edukasi masyarakat, dan penggunaan teknologi dapat membantu menekan luas lahan yang terbakar. ***(Ant)

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Musim Kemarau 2026 Kapan Berakhir? Ini Prediksi BMKG
Praperadilan Febrie Adriansyah, Kuasa Hukum Gugat Status Tersangka hingga Penyitaan
Gempa NTT M 7,7 Tewaskan 53 Orang, Pemerintah Percepat Penanganan Korban
Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite, Ini Kelompok yang Bisa Kehilangan Subsidi
Menkeu Temukan Sejumlah Masalah dalam Penggunaan Anggaran Program MBG
Tarif Listrik 10-16 Agustus 2026 Tetap, Ini Daftar Harga per kWh Semua Golongan
Kasus Keracunan MBG Berulang, BGN Janji Perketat Pengawasan dan Targetkan Nol Insiden
BMKG: El Nino 2026 Berpotensi Naik ke Level Sangat Kuat, Jawa hingga Bali Hadapi Kemarau Panjang

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 09:00 WIB

Karhutla Indonesia Meluas, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan dan Teknologi

Rabu, 19 Agustus 2026 - 14:00 WIB

Musim Kemarau 2026 Kapan Berakhir? Ini Prediksi BMKG

Rabu, 19 Agustus 2026 - 10:00 WIB

Praperadilan Febrie Adriansyah, Kuasa Hukum Gugat Status Tersangka hingga Penyitaan

Senin, 17 Agustus 2026 - 09:10 WIB

Gempa NTT M 7,7 Tewaskan 53 Orang, Pemerintah Percepat Penanganan Korban

Kamis, 13 Agustus 2026 - 12:46 WIB

Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite, Ini Kelompok yang Bisa Kehilangan Subsidi

Berita Terbaru

Bandung Raya

Eks Tim Sukses Dedi Mulyadi Jadi Dirut MUJ, Pengamat Beri Tanggapan

Senin, 24 Agu 2026 - 09:33 WIB

Ilustrasi Kemarau

Nasional

Musim Kemarau 2026 Kapan Berakhir? Ini Prediksi BMKG

Rabu, 19 Agu 2026 - 14:00 WIB