BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ia meminta warga segera melapor jika menemukan dugaan kecurangan, termasuk praktik jual beli kursi sekolah.
Menurut Dedi, masyarakat perlu menyampaikan laporan yang lengkap dan disertai bukti. Dengan demikian, pemerintah dapat bergerak cepat untuk memverifikasi informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Saat menanggapi isu dugaan praktik curang dalam proses penerimaan siswa baru, Dedi menegaskan bahwa warga tidak perlu ragu melapor. Bahkan, ia meminta masyarakat menyebutkan pihak yang diduga terlibat agar aparat dapat menelusuri laporan tersebut secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di mana? Sebutin. Jangan isu, sok sebutin. Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum,” kata Dedi di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Pemerintah Siapkan Tindakan Tegas
Dedi menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pelaku kecurangan. Karena itu, Pemprov Jawa Barat siap menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang mencoba mengganggu integritas SPMB 2026.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun sistem penerimaan siswa baru secara berlapis. Sistem tersebut bertujuan mempersempit peluang terjadinya manipulasi maupun penyimpangan selama proses seleksi berlangsung.
Selain itu, pemerintah terus memantau pelaksanaan SPMB di berbagai daerah. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat mendeteksi potensi pelanggaran lebih cepat dan mengambil langkah korektif sejak dini.
Tidak Ada Perlakuan Khusus
Dedi juga menepis anggapan bahwa anak pejabat memperoleh keistimewaan dalam proses seleksi sekolah negeri. Sebaliknya, seluruh peserta harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang sama.
Menurutnya, hasil seleksi menunjukkan bahwa banyak anak pejabat tidak berhasil lolos ke sekolah tujuan. Karena itu, ia menilai sistem yang berjalan saat ini sudah memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid.
“Anak pejabat saja banyak yang tidak lulus,” tegasnya.
Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi
Di sisi lain, Dedi menilai pengawasan publik memiliki peran penting dalam menjaga transparansi SPMB. Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Sebaliknya, warga perlu mengumpulkan data dan bukti sebelum menyampaikan laporan. Kemudian, masyarakat dapat melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang agar proses penanganan berjalan lebih efektif.
Meski demikian, Dedi tetap mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB. Menurutnya, kepedulian publik dapat membantu pemerintah menjaga proses penerimaan murid baru agar berlangsung objektif, adil, dan transparan.
Dengan keterlibatan masyarakat dan pengawasan yang konsisten, pemerintah berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lebih bersih serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Jawa Barat.***(Chq)
