BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mempertemukan masyarakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas penolakan terhadap sejumlah proyek panas bumi (geothermal) di Jawa Barat.
Dedi mengambil langkah tersebut untuk membuka ruang komunikasi antara warga, pemerintah pusat, dan perusahaan pemegang izin. Menurutnya, dialog menjadi cara yang paling tepat untuk mencari solusi atas berbagai keberatan yang muncul di tengah masyarakat.
Dedi menjelaskan bahwa Kementerian ESDM memegang kewenangan penuh dalam penerbitan izin proyek geothermal. Karena itu, masyarakat perlu menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka secara langsung kepada instansi yang mengeluarkan izin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya melihat dari sisi kewenangan, izin geothermal merupakan ranah Kementerian ESDM. Karena itu, jika ada penolakan atau keberatan dari masyarakat, pembahasannya harus melibatkan kementerian sebagai pihak yang memberikan izin,” kata Dedi di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Pemprov Jabar Berperan Sebagai Fasilitator
Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengeluarkan izin proyek panas bumi. Oleh karena itu, Pemprov Jabar lebih fokus menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, perusahaan, dan masyarakat yang terdampak.
Selain itu, Dedi menilai berbagai persoalan yang berkembang tidak hanya menyangkut aspek teknis proyek. Warga juga menyoroti potensi dampak sosial dan lingkungan yang muncul akibat aktivitas pengembangan panas bumi.
Karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk membuka ruang diskusi yang konstruktif. Melalui dialog tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan data secara terbuka sehingga tidak memicu kesalahpahaman.
“Kalau ada kekhawatiran terkait mitigasi atau dampak terhadap lingkungan, tentu itu harus dibicarakan kembali bersama Kementerian ESDM agar ditemukan jalan keluarnya,” ujarnya.
Dialog Libatkan Seluruh Pihak
Dedi mengatakan Pemprov Jabar akan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dalam proyek geothermal untuk mengikuti forum dialog. Forum tersebut akan mempertemukan masyarakat, pemerintah pusat, dan perusahaan pemegang izin dalam satu meja pembahasan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar warga dapat menyampaikan masukan dan kekhawatiran secara langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Ia berharap forum itu mampu menghasilkan kesepahaman bersama sekaligus meredam polemik yang berkembang di sejumlah daerah.
“Ketika pelaksanaan proyek berbenturan dengan kepentingan masyarakat, maka semua pihak perlu duduk bersama. Nanti kita undang para pihak untuk membahasnya,” kata Dedi.
Penolakan Muncul di Sejumlah Kawasan Pegunungan
Penolakan terhadap proyek geothermal belakangan muncul di beberapa kawasan pegunungan di Jawa Barat. Warga di sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai menyampaikan keberatan terhadap rencana pengembangan panas bumi di wilayah mereka.
Masyarakat mengkhawatirkan proyek tersebut dapat memengaruhi kelestarian lingkungan, keberadaan sumber mata air, serta aktivitas sosial dan ekonomi warga yang bergantung pada kawasan pegunungan.
Karena itu, sejumlah kelompok masyarakat meminta pemerintah dan pengembang memberikan penjelasan yang lebih terbuka terkait dampak proyek serta langkah mitigasi yang akan mereka lakukan. Warga juga berharap pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum melanjutkan proyek di kawasan yang menjadi sumber penghidupan mereka. ***(Ant)
