BANDUNG, KABAR PAJAJARAN — Pemerintah mulai membangun proyek Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung Raya. Proyek senilai Rp1,3 triliun itu menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengatasi kemacetan di kawasan aglomerasi Bandung Raya.
Pemerintah mengawali pembangunan melalui groundbreaking program Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Rabu (22/7/2026). Selain itu, pemerintah juga menandatangani komitmen subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung operasional BRT.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan layanan BRT Cekungan Bandung Raya beroperasi penuh pada 2027. Melalui jaringan transportasi yang terintegrasi, masyarakat nantinya dapat mengakses sejumlah wilayah di Bandung Raya dengan lebih mudah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BRT Bandung Raya Siapkan Jalur Khusus 21 Kilometer
Dalam proyek tersebut, pemerintah menyiapkan jalur khusus bus sepanjang 21 kilometer. Dengan jalur itu, bus dapat melaju lebih lancar karena tidak perlu sepenuhnya bergantung pada arus kendaraan umum.
Selain itu, pemerintah juga membangun enam depo di sejumlah titik strategis. Lokasi tersebut mencakup Cicaheum, Leuwipanjang, Padalarang, Soreang, Cimenyan/Ciburuy, dan Majalaya.
Tidak hanya itu, proyek ini juga mencakup pembangunan 34 halte on-corridor dan 719 halte off-corridor. Dengan demikian, masyarakat di berbagai kawasan dapat menjangkau layanan BRT secara lebih luas.
Pemerintah juga memasukkan teknologi Intelligent Transport System (ITS) ke dalam sistem operasional BRT. Melalui teknologi tersebut, pengelola dapat meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memantau operasional transportasi secara lebih terintegrasi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menjelaskan bahwa sistem tersebut akan membantu meningkatkan kepastian waktu perjalanan.
“Melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan ITS, layanan BRT Cekungan Bandung ditargetkan beroperasi dengan headway maksimal tujuh menit pada saat jam sibuk dan 15 menit pada saat jam tidak sibuk,” kata Aan.
Dengan target tersebut, penumpang dapat mengurangi waktu tunggu. Di sisi lain, jadwal perjalanan yang lebih teratur juga dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Menhub Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai pemerintah tidak dapat menyelesaikan kemacetan hanya dengan memperlebar atau menambah jalan. Sebaliknya, pemerintah perlu menghadirkan transportasi publik yang mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.
Menurut Dudy, masyarakat membutuhkan layanan transportasi yang terintegrasi, nyaman, dan memiliki jadwal yang jelas. Karena itu, pemerintah harus menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Solusi yang kita perlukan bukan sekadar menambah kapasitas jalan. Yang lebih penting adalah menghadirkan sistem transportasi publik yang handal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari,” ujar Dudy.
Sementara itu, kemacetan di Bandung Raya terus memengaruhi aktivitas masyarakat. Banyak warga menghabiskan waktu lebih lama di jalan sehingga produktivitas mereka ikut terganggu.
Oleh sebab itu, pemerintah berharap BRT dapat menjadi alternatif perjalanan yang lebih efisien. Selain itu, layanan tersebut juga dapat mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
BRT Bandung Raya Terhubung dengan Program MASTRAN
Pembangunan BRT Cekungan Bandung Raya masuk dalam program Indonesia Mass Transit Project atau MASTRAN. Secara keseluruhan, program tersebut memiliki nilai pembiayaan sekitar 264 juta dolar AS atau setara Rp3,8 triliun.
Pemerintah mengandalkan beberapa sumber pembiayaan untuk menjalankan program tersebut. Sumber pendanaan itu mencakup pinjaman Bank Dunia, dukungan Agence Française de Développement (AFD) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta dana pendamping dari Pemerintah Indonesia.
Dari total program tersebut, pemerintah mengalokasikan investasi sekitar Rp1,3 triliun untuk pembangunan BRT Bandung Raya. Anggaran itu mencakup pembangunan jalur khusus, depo, halte, serta sistem pendukung lainnya.
Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan subsidi Public Service Obligation (PSO). Dengan subsidi tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan transportasi dengan tarif yang tetap terjangkau.
Dedi Mulyadi Harap BRT Segera Digunakan Masyarakat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik dimulainya pembangunan fisik BRT Cekungan Bandung Raya. Menurutnya, proyek tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Bandung Raya dan wilayah penyangga, termasuk Sumedang.
Dedi berharap seluruh pihak dapat menjaga kelancaran pembangunan. Selain itu, ia meminta pelaksana proyek menjaga kualitas infrastruktur agar masyarakat dapat segera memanfaatkannya.
“Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya, termasuk di dalamnya ada Sumedang. Kita berharap pembangunannya berjalan aman, lancar, tidak ada gangguan, dan bisa melahirkan kualitas pembangunan yang bermutu tinggi, serta cepat digunakan,” ujar Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menilai sistem BRT dapat memperkuat konektivitas antardaerah. Dengan jaringan transportasi yang terintegrasi, masyarakat dapat bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa terhambat batas administratif.
Pada akhirnya, pemerintah berharap BRT Bandung Raya mampu menjadi fondasi transportasi publik modern di kawasan aglomerasi. Selain mengurangi kemacetan, proyek ini juga dapat memperkuat konektivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Bandung Raya. ***(Ant)
