Kota Cimahi, Kabar Pajajaran – Memasuki awal semester genap tahun 2026, dunia pendidikan di Kota Cimahi menghadapi tantangan serius terkait pemenuhan tenaga pengajar. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi mencatat adanya kekosongan pada 200 kursi guru, yang terdiri dari 120 guru Sekolah Dasar (SD) dan 80 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, mengungkapkan bahwa data tersebut diperoleh setelah pihaknya mengumpulkan seluruh kepala sekolah negeri pada Rabu, 20 Januari lalu, untuk mendata kondisi riil di lapangan. Menurutnya, fenomena ini dipicu oleh tiga faktor utama: banyaknya guru yang memasuki masa pensiun, alih tugas guru menjadi pengawas sekolah, serta adanya pengisian jabatan kepala sekolah baru bagi 36 orang guru pada akhir Desember 2025.
“Kekosongan ini akibat pensiun, mutasi jadi pengawas sekolah, dan pengisian kepala sekolah. Tentu ini kami upayakan terus diisi agar tidak ada kelas yang tidak ada gurunya,” ujar Nana dalam wawancara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: Waspada Ancaman Sesar Lembang, BPBD Kota Cimahi: Edukasi Mitigasi Tidak Boleh Putus
Meskipun terjadi defisit, Nana menegaskan bahwa proses belajar mengajar (KBM) di seluruh satuan pendidikan dipastikan tetap berjalan lancar. Untuk menyiasati kekosongan ini, sekolah didorong memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna membayar honorarium guru pengganti. Sesuai petunjuk teknis, sekolah diperbolehkan mengalokasikan maksimal 20% dari dana BOS untuk gaji guru honorer.
Selain itu, strategi jangka pendek yang diambil adalah memprioritaskan rekrutmen bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Dengan masuknya mereka ke data Dapodik, beban penggajian diharapkan dapat didorong ke pemerintah pusat melalui tunjangan khusus, sehingga tidak membebani APBD secara berlebihan.
Secara ideal, Nana menyebutkan bahwa Kota Cimahi membutuhkan sekitar 1.600 guru SD dan 800 guru SMP untuk memenuhi standar pelayanan minimal di seluruh sekolah negeri. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mencari solusi permanen terkait kebutuhan formasi ASN di masa depan.*** (Nalika)
