Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons banyaknya keluhan jalan rusak di Kabupaten Garut. Ia menilai alokasi anggaran perbaikan jalan Garut belum memadai.
Dedi mengatakan Pemprov Jabar telah memberikan rekomendasi saat penyusunan APBD Garut 2026. Rekomendasi tersebut meminta alokasi pembangunan jalan sebesar tujuh persen APBD.
Nilai anggaran yang direkomendasikan mencapai sekitar Rp360 miliar. Namun, realisasi APBD Garut menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran Jalan Garut Hanya Rp80 Miliar
Dedi mengungkapkan total anggaran jalan, jembatan, dan PJU hanya Rp105 miliar. Jumlah tersebut setara sekitar 2,2 persen dari total APBD Garut.
Dari total tersebut, alokasi khusus pembangunan jalan hanya mencapai Rp80 miliar. Menurut Dedi, anggaran tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah Garut.
“Dari angka tersebut, alokasi untuk pembangunan jalan hanya Rp80 miliar,” kata Dedi, Sabtu, 12 September 2026.
Ia menilai anggaran tersebut belum mampu menangani kerusakan jalan secara menyeluruh. Kondisi itu juga berkaitan dengan banyaknya aduan masyarakat mengenai jalan rusak.
Sorotan terhadap anggaran jalan Garut sebelumnya juga muncul dari masyarakat. Pemerhati tata kelola anggaran menyoroti penggunaan penerimaan opsen PKB dan BBNKB.
Data yang disampaikan pemerhati tersebut menunjukkan sekitar 357,6 kilometer jalan kabupaten mengalami kerusakan. Angka tersebut mencakup jalan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat.
KDM Akan Panggil Bupati Garut dan TAPD
Menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Jabar akan mengambil langkah lanjutan. Dedi akan mengundang Bupati Garut dan Ketua TAPD Kabupaten Garut.
Pertemuan tersebut akan membahas kembali struktur APBD Garut 2026. Dedi meminta Pemkab Garut menyesuaikan alokasi anggaran sesuai rekomendasi gubernur.
Langkah tersebut bertujuan memperbesar ruang fiskal untuk pembangunan jalan. Dengan begitu, pemerintah dapat mempercepat penanganan jalan yang rusak.
Kebutuhan infrastruktur Garut juga mencakup penerangan jalan. Pemkab Garut sebelumnya menyiapkan proyek penerangan melalui skema KPBU. Proyek tahap awal mencakup 5.167 titik pada 17 ruas jalan. Nilai investasi proyek tersebut mencapai sekitar Rp83,1 miliar.
Namun, kebutuhan penerangan jalan Garut secara keseluruhan mencapai sekitar 27.000 unit. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah tersebut.
Jabar Tetapkan Prioritas Infrastruktur Jalan
Kebijakan Dedi terhadap Garut sejalan dengan arah pembangunan Jawa Barat. Pemprov Jabar sebelumnya menetapkan alokasi minimal 7,5 persen APBD 2027 untuk infrastruktur jalan.
Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dedi ingin prioritas pembangunan provinsi selaras dengan daerah.
Menurut Dedi, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat konektivitas wilayah Jawa Barat. Targetnya, konektivitas jalan dapat menjangkau wilayah desa pada 2029.
Dedi bahkan menegaskan pentingnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan tersebut. Ia menyatakan rekomendasi RAPBD dapat terpengaruh jika alokasi tidak memenuhi ketentuan.
Untuk Garut, penambahan anggaran menjadi kebutuhan mendesak. Pemprov Jabar ingin masyarakat segera menikmati akses jalan yang lebih baik.
Dengan penyesuaian APBD, pemerintah berharap perbaikan jalan dapat berjalan lebih optimal. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat Garut.***(BePe)
