KOTA BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkirakan defisit APBD Jabar 2026 mencapai Rp3,4 triliun. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan angka tersebut lebih rendah dari proyeksi awal sebesar Rp5,7 triliun.
Dedi menyampaikan perubahan angka tersebut setelah Pemprov Jabar melakukan rekonsiliasi terhadap kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki sejumlah tagihan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana tersebut belum diterima Pemprov Jabar sejak 2023 hingga 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ajukan pinjaman ke PT SMI dan yang bayarnya Kementerian Keuangan karena kita punya tagihan (piutang),” kata Dedi Mulyadi, Jumat (11/9/2026).
Dana Bagi Hasil Jadi Faktor Defisit APBD Jabar
Dedi menjelaskan, keterlambatan pembayaran dana bagi hasil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi APBD Jawa Barat 2026.
Selain itu, Pemprov Jabar menghadapi penurunan penerimaan dari cukai rokok pada tahun ini. Pemerintah daerah juga tidak memperoleh penerimaan pajak kendaraan bermotor dari mobil listrik.
Kondisi tersebut ikut mempersempit ruang fiskal Pemprov Jabar.
Meski begitu, Dedi menegaskan Pemprov Jabar sudah menekan proyeksi defisit dari Rp5,7 triliun menjadi Rp3,4 triliun.
“Akhirnya dari Rp5,7 triliun itu defisitnya bisa ditekan menjadi Rp3,4 triliun,” ujar Dedi.
Pembangunan Masif Ikut Pengaruhi APBD
Selain faktor penerimaan, kebutuhan belanja daerah juga memengaruhi potensi defisit APBD Jabar 2026.
Pemprov Jabar terus menjalankan pembangunan di berbagai wilayah. Program pembangunan tersebut tidak hanya menyasar pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok.
Belanja pembangunan yang masif membuat pemerintah daerah harus menghitung kembali kemampuan keuangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggaran.
Karena itu, Pemprov Jabar kini menyiapkan sejumlah opsi untuk menjaga kondisi fiskal daerah.
Pemprov Jabar Pertimbangkan Pinjaman PT SMI
Salah satu opsi yang muncul yaitu mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan dan bergerak dalam pengelolaan pembiayaan infrastruktur.
Pemprov Jabar berencana menggunakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk membayar pinjaman tersebut.
Dengan skema itu, pemerintah daerah berharap kebutuhan pembiayaan sementara dapat terpenuhi sambil menunggu pencairan dana bagi hasil.
Namun, Dedi menegaskan rencana pinjaman tersebut belum final.
Pemprov Jabar masih menghitung kemampuan kas daerah sebelum mengambil keputusan.
“Kita ajukan pinjaman ke PT SMI,” kata Dedi.
Keputusan Menunggu Kondisi Kas Daerah
Dedi mengatakan Pemprov Jabar tidak akan langsung mengambil pinjaman jika kondisi kas daerah masih mampu menutup kebutuhan anggaran.
Pemerintah akan terlebih dahulu melihat kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja.
Jika kas masih mencukupi, Pemprov Jabar tidak perlu mengajukan pinjaman kepada PT SMI.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan keuangan daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Pemprov Jabar juga berharap pemerintah pusat segera membayarkan dana bagi hasil yang menjadi hak daerah. Pencairan dana tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBD Jabar 2026. ***
