BANDUNG, KABAR PAJAJARAN — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan penataan besar terhadap struktur birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi berencana menggabungkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membuat struktur pemerintahan lebih ramping. Langkah tersebut juga bertujuan menekan belanja rutin pemerintah.
Pemprov Jabar ingin mengurangi pengeluaran untuk operasional kantor, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dedi mengatakan efisiensi tersebut dapat membuka ruang anggaran yang lebih besar untuk pembangunan. Pemerintah akan mengarahkan anggaran tersebut terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” kata Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (11/9/2026).
Menurut Dedi, penggabungan sejumlah OPD akan membuat struktur pemerintahan lebih sederhana. Namun, setiap organisasi tetap menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.
Daftar OPD Jabar yang Bakal Digabung
Pemprov Jabar kini menyusun pemetaan terhadap sejumlah OPD yang memiliki fungsi beririsan. Pemerintah ingin mengurangi tumpang tindih kewenangan sekaligus mempercepat koordinasi.
Dedi mengungkapkan beberapa rencana penggabungan OPD tersebut.
Berikut daftarnya:
- Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan tambahan unsur Tata Ruang.
- Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
- DP3AKB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- Dinas Sumber Daya Air (SDA) dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR).
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Pemprov Jabar menilai penggabungan tersebut dapat mempercepat koordinasi antarbidang. Pemerintah juga ingin memangkas tahapan birokrasi yang membuat proses kerja berjalan panjang.
Dedi Mulyadi Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Dedi menegaskan penggabungan OPD tidak akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah ingin menggunakan struktur yang lebih ramping untuk meningkatkan efektivitas kerja. Pemprov Jabar juga akan mengarahkan hasil efisiensi ke berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” ujar Dedi.
Dedi meminta setiap OPD tetap menjalankan fungsi pelayanan meskipun pemerintah menyatukan sejumlah organisasi.
Struktur yang lebih sederhana juga dapat mempercepat koordinasi. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh pelayanan tanpa menghadapi alur birokrasi yang terlalu panjang.
Penggabungan OPD Jabar Mulai Tahun Depan
Dedi menyebut Pemprov Jabar akan menjalankan perubahan struktur OPD pada tahun anggaran mendatang.
“Ya, nanti berarti berlakunya anggaran tahun depan,” kata Dedi.
Pemprov Jabar kini menyiapkan proses penataan organisasi sebelum menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah juga akan memastikan perubahan struktur tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
Dedi berharap efisiensi birokrasi dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pembangunan Jawa Barat.
Pemerintah akan memprioritaskan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Melalui penggabungan OPD, Dedi ingin membangun birokrasi Jawa Barat yang lebih sederhana, efisien, dan tetap kuat dalam memberikan pelayanan publik. ***(Chq)
