BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan operasional Bandung Zoo yang hingga kini belum memiliki pengelola baru. Pemprov membuka opsi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola jika proses seleksi yang dilakukan pemerintah kota tak kunjung menghasilkan keputusan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan provinsi siap mengambil peran agar fungsi konservasi satwa, kelestarian kawasan, serta nasib para pekerja tetap terjamin. Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk mengejar keuntungan bisnis.
“Jika belum ada keputusan, provinsi melalui BUMD siap mengelola. Fokus kami menyelamatkan pegawai dan menjaga konservasi,” kata Dedi, Rabu (6/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemprov Dorong Kepastian Pengelola
Dinas Kehutanan Jawa Barat melaporkan proses penunjukan pengelola baru belum mencapai titik akhir. Sejumlah pertimbangan, termasuk aspek hukum, membuat keputusan tertunda.
Padahal, pemerintah pusat sebelumnya menargetkan proses penetapan pengelola rampung pada 5 Mei 2026. Namun Pemerintah Kota Bandung mengajukan perpanjangan waktu untuk melanjutkan tahapan seleksi.
Pemprov Jabar langsung meminta Sekretaris Daerah membuka komunikasi dan mempersiapkan kemungkinan pengajuan lembaga konservasi melalui skema BUMD.
Prioritaskan Satwa dan Lingkungan
Dedi menekankan pengelolaan kebun binatang harus menempatkan konservasi sebagai prioritas utama. Ia menilai kawasan Bandung Zoo memiliki nilai ekologis dan sosial yang penting bagi masyarakat.
Menurutnya, kawasan tersebut menyimpan pepohonan besar dan ruang hijau yang memberi manfaat lingkungan bagi Kota Bandung. Karena itu, pemerintah ingin memastikan kelestarian habitat satwa tetap terjaga.
Minat Peserta Lelang Masih Minim
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya mengungkapkan proses lelang belum menarik banyak peminat. Dari 85 lembaga konservasi yang diundang, hanya empat yang menyatakan minat mengikuti seleksi.
Pemerintah kota kini menyiapkan sejumlah skenario jika hingga batas waktu tidak ditemukan pengelola yang memenuhi syarat. Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait perpanjangan waktu, Pemkot Bandung tetap membuka pendaftaran calon pengelola dengan persyaratan ketat.
Pemerintah berharap kepastian pengelolaan Bandung Zoo segera tercapai agar fungsi konservasi, pelayanan publik, dan keberlangsungan pekerja dapat terus terjaga. ***(Chq)
