BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa siswa penerima program sekolah swasta gratis harus menjaga sikap dan menaati aturan selama menempuh pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan tersebut kepada calon siswa yang tidak mendapatkan kursi di SMA, SMK, dan SLB negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dedi meminta para penerima bantuan menunjukkan tanggung jawab dan perilaku yang baik. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan.
“Para siswa harus berkomitmen. Mereka menerima subsidi yang nilainya cukup besar. Karena itu mereka harus menaati aturan dan menjadi anak yang baik, tidak tawuran misalnya,” kata Dedi, Sabtu (20/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemprov Jabar Akan Evaluasi Perilaku Siswa
Dedi menjelaskan, Pemprov Jawa Barat akan memantau perkembangan siswa penerima bantuan secara berkala. Pemerintah juga akan mengevaluasi perilaku mereka selama menjalani pendidikan di sekolah swasta mitra.
Ia menegaskan, pemerintah akan menghentikan bantuan pendidikan jika siswa terlibat tawuran, melakukan pelanggaran berat, atau melakukan tindak kriminal.
“Nanti begitu melanggar, kita cabut subsidinya,” tegas Dedi.
Menurutnya, program pendidikan gratis tidak hanya membuka akses sekolah bagi masyarakat kurang mampu. Program tersebut juga mendorong siswa membangun karakter yang positif dan bertanggung jawab.
Solusi bagi Puluhan Ribu Siswa yang Tak Kebagian Sekolah Negeri
Pemprov Jawa Barat menghadirkan program sekolah swasta gratis untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Berdasarkan data pemerintah provinsi, lebih dari 70.000 calon siswa berpotensi tidak memperoleh kursi setelah proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Pemerintah kemudian mengarahkan para siswa itu ke sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat.
Melalui program tersebut, siswa dapat mengikuti pendidikan tanpa biaya selama tiga tahun masa sekolah.
Pemerintah Tanggung Beragam Biaya Pendidikan
Pemprov Jawa Barat menanggung sejumlah kebutuhan pendidikan siswa dalam program tersebut. Bantuan mencakup uang pangkal, uang bangunan, serta iuran bulanan sekolah.
Pemerintah mengalokasikan bantuan sekitar Rp2,7 juta per siswa setiap tahun. Selain menerima bantuan tersebut, sekolah swasta mitra juga tetap memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Fokus Bantu Masyarakat Menengah ke Bawah
Dedi menegaskan bahwa program ini berfokus pada keluarga ekonomi menengah ke bawah. Ia memastikan pemerintah tidak mengarahkan anggaran tersebut untuk membiayai siswa masuk ke sekolah swasta elite dengan biaya pendidikan tinggi.
Menurut Dedi, setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan meski berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
“Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus bersekolah,” ujarnya.
Melalui program ini, Pemprov Jawa Barat berupaya menjaga akses pendidikan sekaligus membantu ribuan siswa melanjutkan sekolah tanpa terkendala biaya.***(cHQ)
