Kabupaten Sumedang, Kabar Pajajaran – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengajak para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi pemimpin yang mengutamakan pelestarian alam dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
KDM menyampaikan pesan tersebut saat memberikan Kuliah Umum (Stadium General) di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis, 25 Juni 2026.
Kuliah umum mengangkat tema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Dedi menegaskan bahwa penyusunan tata ruang menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kesalahan dalam menentukan tata ruang dapat memicu berbagai persoalan lingkungan dan bencana.
Ia mengingatkan para calon pemimpin daerah agar menjadikan kelestarian alam sebagai dasar dalam mengambil setiap kebijakan.
Tata Ruang Harus Mengutamakan Kelestarian Alam
Dedi menjelaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan kondisi lingkungan hanya akan menimbulkan dampak jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah akan mengeluarkan anggaran yang jauh lebih besar ketika harus menangani bencana akibat kerusakan lingkungan.
Selain membutuhkan biaya tinggi, proses pemulihan lingkungan juga memerlukan waktu yang panjang.
“Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti untuk kewaspadaan bencana,” kata Dedi Mulyadi.
Karena itu, ia meminta para praja IPDN memiliki perspektif pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Dedi menilai keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan alam.
Praja IPDN Diminta Memahami Spirit Lingkungan
Dalam kuliah umum tersebut, Dedi juga menyoroti pola pengelolaan daerah yang menurutnya mulai mengalami distorsi.
Ia mengatakan pembangunan seharusnya berpijak pada karakter lingkungan dan nilai-nilai lokal yang telah tumbuh sejak lama.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengelola daerahnya berdasarkan energi lingkungan agar pembangunan tetap selaras dengan kondisi alam.
“Sehingga yang terjadi, orang yang menghuni sebuah daerah yang tidak memahami spirit leluhurnya, spirit lingkungannya,” ujarnya.
Dedi berharap para praja IPDN mampu memahami karakter setiap wilayah ketika kelak memimpin daerah masing-masing.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak akan merusak ekosistem yang telah menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Ia juga menilai pendekatan tersebut akan memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dedi Soroti Perubahan Kondisi Alam di Jawa Barat
Pada bagian akhir kuliah umum, Dedi menyampaikan keprihatinannya terhadap perubahan bentang alam di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Ia menyebut kawasan seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, hingga Kabupaten Sumedang dahulu memiliki tutupan pohon yang jauh lebih luas.
Kini, menurutnya, kondisi tersebut sudah banyak berubah akibat perkembangan pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Karena itu, ia mengajak para praja IPDN menjadikan pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.
Dedi menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Ia berharap lulusan IPDN menjadi aparatur pemerintahan yang mampu menyelaraskan pembangunan dengan konservasi sumber daya alam.
Melalui kepemimpinan yang adaptif dan berintegritas, para praja diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045.***(BePe)
