Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan pekerja rentan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan komitmen itu usai menghadiri Apresiasi Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Bale Gede Pakuan, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Dalam acara itu, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jabar menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta. Total manfaat yang disalurkan mencapai Rp49,3 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dedi Mulyadi mengatakan program BPJS Ketenagakerjaan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Program tersebut membantu pekerja dan keluarga saat menghadapi risiko kerja.
Salah satu contohnya adalah pekerja bangunan yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. BPJS Ketenagakerjaan menanggung seluruh biaya pengobatan. Selain itu, keluarga pekerja menerima santunan sebesar Rp42 juta.
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, juga mengungkapkan kisah pekerja yang mengalami kecelakaan berat akibat terlindas kontainer. BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya rumah sakit hingga Rp442 juta.
Selain biaya pengobatan, pekerja tersebut memperoleh manfaat pengganti penghasilan. Ia menerima santunan sebesar Rp1 juta setiap bulan selama masa pemulihan.
Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bantu Ketahanan Ekonomi Keluarga
Menurut Dedi, berbagai kisah tersebut menunjukkan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Program itu membantu keluarga pekerja bertahan saat menghadapi situasi sulit.
Karena itu, Pemprov Jabar akan terus memperluas jumlah peserta yang mendapatkan perlindungan. Pemerintah akan menyesuaikan program tersebut dengan kemampuan keuangan daerah.
Selanjutnya, perluasan kepesertaan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pekerja rentan.
“Tahun ini kita satu juta. Mudah-mudahan ke depan bisa dua juta atau tiga juta. Syukur-syukur bisa mencapai 10 juta peserta,” kata Dedi.
Ia meyakini perlindungan yang semakin luas akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, program tersebut dapat menekan angka kemiskinan secara bertahap.
Menurut Dedi, banyak pekerja informal belum memiliki perlindungan jaminan sosial. Kondisi itu membuat mereka rentan ketika mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan sumber penghasilan.
Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan kelompok tersebut dalam program perluasan kepesertaan.
Baca juga: KPK Meluncurkan E-Learning ASN Berintegritas untuk Perkuat Budaya Antikorupsi
Fokus pada Pekerja Informal dan Rentan
Dedi menegaskan perluasan perlindungan akan menyasar sektor informal. Kelompok ini mencakup pekerja yang belum memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.
Ia menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan sudah menjadi kewajiban berdasarkan undang-undang. Namun, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan masih membutuhkan dorongan yang lebih kuat.
Karena alasan itu, Pemprov Jabar akan fokus mengembangkan program perlindungan ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memastikan lebih banyak pekerja memperoleh jaminan saat menghadapi risiko kerja.
Selain itu, program tersebut juga memberikan kepastian bagi keluarga pekerja. Manfaat yang diterima dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Dedi menilai perlindungan sosial merupakan investasi jangka panjang. Dengan perlindungan yang memadai, masyarakat dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif.
Baca juga: 39 Persen Wilayah Jawa Barat Masuk Musim Kemarau, BMKG Minta Warga Waspadai Hujan Lokal
BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Langkah Pemprov Jabar
Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengapresiasi langkah Pemprov Jabar. Menurutnya, Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Harjono menilai program yang dijalankan Jawa Barat layak menjadi contoh bagi daerah lain. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia memastikan BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut mencakup dukungan pembiayaan dan perluasan perlindungan pekerja rentan.
“Kami terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Tujuannya untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk melalui subsidi pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Harjono optimistis praktik baik dari Jawa Barat dapat diterapkan di daerah lain. Dengan demikian, semakin banyak pekerja Indonesia akan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui kolaborasi yang kuat, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan berharap kesejahteraan pekerja terus meningkat. Pada akhirnya, langkah tersebut akan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.***(BePe)
