BANDUNG, KABAR PAAJARAN – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program sekolah gratis bagi puluhan ribu calon siswa yang belum mendapatkan kursi di sekolah negeri pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sekitar 77.000 calon siswa tercatat belum tertampung di SMA dan SMK negeri. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Jabar menggandeng sekitar 700 sekolah swasta sebagai mitra penyaluran siswa.
Menurut Dedi, sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi akan menjadi solusi agar seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagi mereka yang pada akhirnya tidak bisa sekolah di negeri, bisa masuk ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah,” kata Dedi Mulyadi, Rabu (17/6/2026).
Gandeng 700 Sekolah Swasta
Pemprov Jabar saat ini mempercepat penandatanganan nota kesepahaman dengan ratusan sekolah swasta di berbagai daerah. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah akan mengarahkan siswa yang tidak lolos SPMB ke sekolah swasta mitra.
Dedi menyebut keberadaan sekolah swasta mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga hak pendidikan setiap anak di Jawa Barat.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan siswa putus sekolah hanya karena tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
Siswa Tidak Perlu Membayar Biaya Sekolah
Dedi memastikan siswa yang masuk ke sekolah swasta mitra tidak perlu membayar biaya pendidikan kepada sekolah.
Pemprov Jabar akan menanggung biaya pendidikan melalui program Beasiswa Pancawaluya. Program tersebut mencakup bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Dalam skema yang disiapkan Dinas Pendidikan Jawa Barat, pemerintah memberikan bantuan DSP maksimal Rp1,5 juta per siswa. Sementara bantuan SPP mencapai maksimal Rp100.000 setiap bulan.
“Kita memasuki era di mana anak-anak sekolah negeri dan sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi tidak dipungut biaya oleh sekolah,” ujar Dedi.
Prioritaskan Wilayah dengan Penumpukan Siswa
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menjelaskan pihaknya akan memprioritaskan penyaluran siswa pada wilayah yang mengalami penumpukan pendaftar paling tinggi.
Menurutnya, cabang dinas pendidikan di berbagai daerah terus mempercepat proses kerja sama dengan sekolah swasta agar penyaluran siswa dapat berlangsung lebih cepat.
Purwanto menegaskan pemerintah juga akan menyesuaikan pemberian bantuan pendidikan dengan kapasitas fiskal daerah dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan,” ujarnya.
Siapkan Sekolah Penyangga dan SMA Terbuka
Selain menggandeng sekolah swasta, Pemprov Jabar juga menyiapkan sekolah penyangga bagi siswa yang tinggal di wilayah perbatasan.
Dedi meminta orangtua memanfaatkan fasilitas tersebut agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.
Pemerintah juga mengoptimalkan SMA Terbuka sebagai alternatif bagi siswa yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti kegiatan belajar setiap hari di sekolah.
Menurut Dedi, SMA Terbuka tetap berstatus sekolah negeri dan memberikan ijazah yang memiliki legalitas sama dengan sekolah reguler.
Pemprov Jabar Jamin Transparansi Data
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan proses pengolahan data calon siswa berlangsung secara transparan.
Purwanto meminta masyarakat tidak panik terkait penataan siswa yang belum memperoleh kursi sekolah negeri. Ia menjamin keamanan data calon murid dan memastikan tidak ada manipulasi dalam proses penyaluran.
Pemprov Jabar berharap langkah tersebut mampu memastikan seluruh calon siswa yang belum tertampung tetap memperoleh akses pendidikan melalui sekolah swasta mitra, sekolah penyangga, maupun SMA Terbuka.***(Chq)
