Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan membuka Musyawarah Daerah (Musda) XIV Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD GAPENSI) Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan baru GAPENSI Jawa Barat untuk periode lima tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Erwan menyampaikan apresiasi kepada GAPENSI Jawa Barat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor jasa konstruksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan penghargaan kepada GAPENSI Jawa Barat yang selama ini menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam pembangunan,” ujar Erwan.
Menurutnya, sektor jasa konstruksi memiliki posisi penting dalam pembangunan karena menjadi fondasi berbagai proyek infrastruktur, fasilitas publik, serta sarana penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, pembangunan daerah membutuhkan dukungan pelaku usaha jasa konstruksi yang profesional, berintegritas, dan memiliki daya saing tinggi.
Erwan menegaskan, GAPENSI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi, tetapi juga bagian penting dari ekosistem pembangunan di Jawa Barat. Melalui Musda XIV, organisasi diharapkan semakin solid dan mampu meningkatkan kapasitas para anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan industri konstruksi.
Ia menilai dunia konstruksi saat ini menghadapi tuntutan yang semakin kompleks, mulai dari kualitas pekerjaan, efisiensi proyek, keselamatan kerja, transparansi, hingga pemanfaatan teknologi modern dalam proses pembangunan.
“GAPENSI dituntut untuk terus bergerak dan berbenah agar memiliki daya saing yang kuat serta tetap menjunjung tinggi etika usaha,” katanya.
Wagub juga berharap GAPENSI mampu mendorong lahirnya pelaku jasa konstruksi yang unggul, patuh terhadap regulasi, dan berorientasi pada kualitas hasil pekerjaan.
Menurutnya, pembangunan yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian proyek, tetapi juga dari manfaat, keamanan, dan keberlanjutan yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan yang baik bukan hanya yang cepat selesai, tetapi yang kokoh, bermanfaat, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Erwan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa konstruksi agar pembangunan infrastruktur di Jawa Barat mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap kepengurusan baru hasil Musda XIV dapat menyusun program kerja yang selaras dengan arah pembangunan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga kolaborasi yang terjalin semakin kuat dan produktif.***(BePe)
