KDM Larang Pembangunan Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan Jawa Barat

Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas untuk menekan risiko bencana alam dengan meminta seluruh kepala daerah menghentikan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, penghentian izin pembangunan di kawasan hutan dan perkebunan diperlukan untuk mengurangi risiko bencana seperti longsor dan banjir yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Baca juga: KDM Sambut Platform “Jaga Indonesia Pintar”, Siswa Kini Bisa Laporkan Dugaan Kebocoran Dana PIP

“Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan,” ujar KDM, Minggu (10/5/2026).

Dalam kebijakan tersebut, kepala daerah diminta menjaga keberadaan kawasan konservasi agar tidak berubah menjadi area pembangunan komersial maupun permukiman.

Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 yang sebelumnya telah diterbitkan Pemprov Jabar.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah melakukan berbagai langkah pengendalian, mulai dari pengawasan kawasan lindung, pembinaan kepada pemilik lahan, hingga pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukannya.

Baca juga: Jasa Marga Pastikan Jembatan Overpass Tol Padaleunyi Aman Meski Retakan Viral

Pengawasan dilakukan untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekologis kawasan hutan dan perkebunan yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan dukungan sumber daya berupa sarana, sumber daya manusia, dan pendanaan untuk mendukung pengendalian serta pemulihan kawasan yang mengalami alih fungsi lahan.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan lingkungan di Jawa Barat sekaligus mencegah kerusakan kawasan resapan air yang berpotensi memicu bencana di masa mendatang.***(BePe)