Kapolri Apresiasi Kebijakan Dedi Mulyadi Larang Siswa Naik Motor ke Sekolah

Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah sebagai bagian dari upaya membangun kedisiplinan pelajar.

Apresiasi tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sekaligus peresmian program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) jajaran Polda Jawa Barat di Lapangan Apel Mapolda Jabar, Rabu (4/3/2026).

Menurut Listyo, kebijakan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam membantu upaya menjaga ketertiban, khususnya di kalangan pelajar.

Baca juga: Mudik Lebaran 1447 H, Dedi Mulyadi Siapkan Kompensasi untuk Sopir Angkot, Becak, dan Andong di Jalur Mudik

“Gubernur sudah memberikan contoh dengan melarang anak-anak sekolah yang belum waktunya naik motor. Itu merupakan bagian beliau membantu kita,” ujar Kapolri.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menjelaskan bahwa aturan kedisiplinan tersebut diterapkan sejak awal siswa masuk sekolah. Para siswa baru diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi komitmen untuk mematuhi sejumlah aturan.

Beberapa aturan tersebut antara lain larangan membawa sepeda motor ke sekolah yang masih dapat dijangkau kendaraan umum, larangan menggunakan knalpot brong, larangan mengonsumsi minuman keras, hingga larangan merokok.

Baca juga: Dedi Mulyadi Hapus Kewajiban Bawa BPKB Saat Bayar Pajak, Warga Depok dan Bekasi Kini Lebih Mudah Urus Kendaraan

“Surat pernyataan tersebut juga wajib ditandatangani oleh orang tua. Jika siswa terbukti melanggar poin-poin dalam surat tersebut, maka mereka harus siap meninggalkan sekolah,” tegas Dedi.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus membentuk karakter dan perilaku siswa, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menambahkan, aturan tersebut juga bertujuan mengurangi kesemrawutan lalu lintas yang sering kali melibatkan pelajar.

Dedi menilai tingkat ketertiban lalu lintas juga mencerminkan tingkat peradaban suatu daerah.

“Saat ini banyak yang menggunakan sepeda motor tanpa helm, knalpot brong, dan plat nomor tidak sesuai. Mereka menganggap itu bukan masalah,” ujarnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama membangun budaya tertib, termasuk dalam berlalu lintas.

“Kalau lalu lintasnya tertib, maka daerah itu adalah daerah beradab,” pungkasnya.***(Nalika)