Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut bertujuan menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan komitmen itu dalam kegiatan Sinergitas Lintas Sektoral Kementerian HAM bersama pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha.
Kegiatan berlangsung di The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Erwan, penguatan HAM membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.
“Kegiatan ini sangat penting untuk membangun sinergi antarlembaga, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, serta pelaku usaha,” ujar Erwan.
Ia menambahkan kesadaran mengenai HAM hanya dapat tumbuh melalui gerakan bersama. Oleh sebab itu, forum tersebut menjadi ruang menyamakan persepsi mengenai pengelolaan dan penilaian HAM.
HAM Harus Hadir dalam Setiap Kebijakan Publik
Erwan menjelaskan HAM bukan sekadar urusan administrasi. Menurutnya, HAM merupakan fondasi peradaban yang menghormati harkat dan martabat manusia.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, setiap kebijakan harus berlandaskan prinsip penghormatan terhadap HAM.
“Penguatan HAM harus hadir dalam setiap kebijakan, layanan publik, kehidupan komunitas, hingga dunia usaha,” tegasnya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah nyata. Selain itu, berbagai pihak diharapkan mampu menerapkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.
“Penghormatan terhadap HAM adalah hasil kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu institusi,” tambah Erwan.
Kementerian HAM Dorong Kesadaran Publik
Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bagian penting membangun budaya HAM di masyarakat.
Pigai mengatakan salah satu mandat utama kementeriannya ialah meningkatkan kesadaran publik mengenai HAM. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan dalam membangun peradaban yang lebih baik.
“Kegiatan ini adalah wujud pelayanan langsung kami kepada masyarakat untuk membangun kesadaran tentang HAM,” kata Pigai.
Ia menegaskan nilai HAM harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan tersebut mencakup pemerintahan, dunia usaha, hingga komunitas.
Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ekosistem HAM
Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen membangun ekosistem HAM yang inklusif. Komitmen tersebut terwujud melalui kolaborasi bersama pemerintah pusat, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha.
Keberhasilan implementasi HAM tidak hanya diukur dari aspek administratif. Pemerintah juga ingin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor, Jawa Barat menargetkan lahirnya kebijakan yang pro-rakyat. Selain itu, harapan tentang pelayanan publik akan semakin berkualitas serta mampu menghormati hak setiap warga negara.***(BePe)
