Pembangunan IKN Berlanjut, Basuki Usulkan Anggaran Tambahan Rp2,7 Triliun

NUSANTARA, KABAR PAJAJARAN – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan total aset Otorita IKN mencapai Rp71,96 triliun hingga 31 Desember 2025. Nilai tersebut naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp58,37 triliun.

Lonjakan aset itu menunjukkan pembangunan fisik di kawasan IKN terus berlangsung dengan cepat sepanjang 2025. Berbagai proyek infrastruktur yang rampung ikut meningkatkan nilai aset negara di ibu kota baru.

Menurut Basuki, perkembangan tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan memasuki tahap yang semakin matang dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan aset.

“Kenaikan ini menunjukkan akselerasi pembangunan fisik di IKN sepanjang tahun 2025,” ujar Basuki saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Pembangunan Infrastruktur Tingkatkan Nilai Aset

Pertumbuhan aset berjalan seiring penyelesaian berbagai proyek strategis di kawasan IKN. Pemerintah terus membangun gedung pemerintahan, infrastruktur dasar, hingga fasilitas penunjang agar kawasan tersebut segera beroperasi secara optimal.

Di sisi lain, Otorita IKN mencatat kewajiban sebesar Rp552,24 miliar. Nilai itu mencakup utang kepada pihak ketiga sebesar Rp533 miliar serta pendapatan diterima di muka sebesar Rp19,11 miliar.

Meski memiliki kewajiban tersebut, kondisi keuangan Otorita IKN tetap kuat. Kekayaan bersih lembaga itu mencapai Rp71,41 triliun, atau bertambah sekitar Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Otorita IKN Ajukan Tambahan Dana Rp2,7 Triliun

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dana tambahan itu akan mendukung pembangunan batch 3 melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears selama periode 2026–2028.

Selain mempercepat pembangunan fisik, anggaran tersebut juga akan membantu pengelolaan aset yang telah selesai dibangun serta pembelian lahan yang masih dibutuhkan.

Usulan itu sudah masuk ke Kementerian Keuangan sejak 18 Juni 2026 sebagai bagian dari rencana pembangunan tahap berikutnya.

Serapan Anggaran 2026 Terus Meningkat

Pada 2026, Otorita IKN mengelola pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas:

• Belanja pegawai Rp423 miliar.
• Belanja barang Rp732,5 miliar.
• Belanja modal Rp4,3 triliun.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual mencapai 80,2 persen setelah memperhitungkan seluruh kontrak pengadaan yang sedang berjalan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan SP2D senilai Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari total pagu anggaran. Nilai tersebut mencerminkan pencairan anggaran yang telah masuk dalam sistem administrasi pemerintah.

Realisasi Anggaran 2025 Lampaui Target

Sepanjang 2025, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp10,19 triliun.

Pemerintah pusat kemudian memblokir anggaran senilai Rp1,15 triliun, sehingga Otorita IKN mengelola anggaran efektif sebesar Rp9,04 triliun.

Lembaga tersebut berhasil menyerap Rp8,51 triliun atau 94,13 persen dari anggaran yang tersedia.

Sebagian besar dana mengalir ke belanja modal senilai Rp7,66 triliun. Dana itu mempercepat penyelesaian proyek batch 1 yang telah selesai sepenuhnya sekaligus melanjutkan pembangunan batch 2 untuk periode 2025–2027.

PNBP Tembus Rp110,68 Miliar

Kinerja Otorita IKN juga menunjukkan peningkatan dari sisi penerimaan negara.

Sepanjang 2025, lembaga tersebut membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp110,68 miliar.

Kontribusi pengalokasian lahan aset menyumbang Rp107,33 miliar, sehingga menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Otorita IKN.

Peningkatan penerimaan itu memperlihatkan bahwa pemanfaatan aset mulai memberikan kontribusi nyata terhadap kas negara sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan kawasan ibu kota baru.

Pembangunan Berlanjut hingga 2028

Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan pembangunan pada penyelesaian proyek batch 3 agar seluruh kawasan inti IKN semakin siap beroperasi.

Pertumbuhan aset, tingginya serapan anggaran, serta meningkatnya penerimaan negara menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan dukungan tambahan anggaran, pemerintah menargetkan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana hingga 2028. ***(Ant)