Jakarta, Kabar Pajajaran – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Muyadi bersama sejumlah petinggi Pemprov Jabar dan BUMN.
Dijelaskan Dedi Mulyadi, kedatangannya ke KPK membawa misi penguatan lingkungan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya berbagai bencana akibat berbagai alih fungsi.
“Kami menemui Pak Direktur (Bidang Pencegahan) untuk bersama-sama membahas penataan aset negara, milik BUMN yang sampai saat ini puluan ribu area lahan tidak bersertifikat, dan kami mendorong sertfikasi,” ungkap Dedi Mulyadi yang dikenal dengan sapaan KDM, Kamis (11/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setidaknya terdapat tiga poin yang disampaikan dirinya alam pembahasan bersama KPK hari itu. Dimana yang berikutnya adalah soal kelengkapan administrasi dari aset milik negara, menyangkut izin lokasi hingga HGU yang vakum.
Poin ketiga kata KDM, adalah berkaitan dnegan upaya pengebalina fungsi sungai, hutan sawah, rawa ke fungsi yang sebenarnya, tidak dialihfungsikan pada hal lainnya, sehingga berdampak buruk pada lingkungan.
“Mengembalikan fungsi-fungsi hutan, perkebuan, sungai baik yang dikelola oleh BBWS, PJT, maupun PSDA untuk kembali sebagai fungsi sungai. Sehingga ada resiko arealnya dihuni dan dikuassai oleh orang lain,” kata KDM.
Dalam pernyataannya kepada awak media, ia menegaskan rencana penertiban seperti yang telah dilakukannya di beberapa daerah di Jawa Barat dalam 10 bulan terakhir.
Sementara tujuannya mendatangi KPK dikaitkan dengan agenda penguatan lingkungan yang akan diusungnya itu adalah dalam rangka memperkuat koordinasi bersama komisi anti rasuah.
“Kita menjadikan KPK sebagai mitra untuk melakukan kordinasi dan membangun arah agar pembangunan sesuai undang-undang dan sesuai dengan koridor pembangunan berbasis ekologi,” tandasnya.
“Prinsipnya KPK siap membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat meningkatkan ketahanan lingkungan dan memitigasi lingkungan agar tidak terjadi bencana alam,” ucapnya.
Lebih lanjut Bahtiar mengatakan, terdapat sejumlah aset yang akan dikembalikan kepada fungsi aslinya oleh Pemprov Jawa Barat. Dalam prosesnya, KDM dan jajaran meminta KPK menguatkan upaya tersebut.
“Pemprov Jawa Barat meminta KPK menguatkan langkah ini supaya bisa terealisasi. Jawa Barat ingin mengantisipasi jika terjadi perubahan iklim ataupun iklim ekstrem,” kata Bahtiar.
