Pemkab Majalengka Percepat Revitalisasi 323 Sekolah, Tunggu Persetujuan Pusat

Rabu, 15 April 2026 - 14:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pendidikan terus mempercepat pembenahan infrastruktur dan sarana pendidikan di seluruh wilayah

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pendidikan terus mempercepat pembenahan infrastruktur dan sarana pendidikan di seluruh wilayah

MAJALENGKA, KABAR PAJAJARANPemerintah Kabupaten Majalengka mempercepat langkah perbaikan infrastruktur pendidikan dengan mengusulkan revitalisasi ratusan sekolah ke pemerintah pusat. Program ini dijalankan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sebagai respons atas perhatian masyarakat terhadap kondisi bangunan sekolah di sejumlah wilayah.

Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, Muhamad Umar Ma’ruf, menegaskan bahwa pemetaan kondisi sekolah sudah dilakukan sejak jauh hari. Hasilnya, sebanyak 323 sekolah resmi diusulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk masuk program revitalisasi nasional.

“Usulan ini mencakup 39 satuan PAUD, 221 SD, dan 63 SMP. Kami bergerak secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu sekolah saja,” ujar Umar, Rabu (15/4/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia memastikan pemerintah daerah tidak hanya menunggu keputusan pusat. Tahun ini, Pemkab Majalengka langsung mengalokasikan anggaran daerah untuk memperbaiki 22 sekolah melalui APBD, terdiri dari 17 bangunan SD dan 5 SMP.

Menurut Umar, perhatian publik terhadap kondisi SDN 2 Gandabesi menjadi pengingat bahwa masih banyak sekolah lain dengan kondisi serupa. Karena itu, pemerintah memilih pendekatan kolektif agar penanganan bisa merata.

Di sisi lain, ia menegaskan keterbatasan penggunaan Dana BOS untuk renovasi fisik. Aturan nasional hanya memperbolehkan maksimal 20 persen dana BOS digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana, sehingga tidak cukup untuk perbaikan berat.

“Dana BOS diprioritaskan untuk operasional belajar mengajar. Revitalisasi bangunan harus melalui proses pengusulan anggaran yang ketat dan berjenjang,” jelasnya.

Proses realisasi pembangunan fisik kini menunggu tahapan lanjutan, mulai dari sinkronisasi data Dapodik, verifikasi lapangan, hingga penetapan anggaran di tingkat kementerian. Pemerintah daerah memastikan pengawalan terus dilakukan agar perbaikan sekolah segera terealisasi dan mendukung kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar. ***(Chq)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kebakaran Gedung Bapenda Jakarta, Polisi Periksa 10 Saksi dan Telusuri Asal Api
Gempa M 3,2 Guncang Bogor Sabtu Pagi, Getaran Terasa di Pamijahan dan Leuwiliang
WFH ASN Jawa Barat Berlanjut, Dedi Mulyadi Utamakan Hasil Kerja Dibanding Kehadiran di Kantor
Jawa Barat Catat PHK Tertinggi di Indonesia, Buruh Garmen Cimahi Jadi Korban Terbaru
Dedi Mulyadi Restrukturisasi BUMD Jabar, Perusahaan Tak Produktif Terancam Ditutup
Viral Kopdes Merah Putih di Kaki Gunung Ciremai, Lokasinya Jauh dari Permukiman Warga
Festival Kreasi Budaya Anak Jawa Barat Semarakkan Hari Anak Nasional 2026, Tumbuhkan Generasi Emas Berbudaya
Sinergi dengan Kementerian HAM, Pemda Provinsi Jabar Perkuat Implementasi HAM di Berbagai Sektor

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 11:00 WIB

Kebakaran Gedung Bapenda Jakarta, Polisi Periksa 10 Saksi dan Telusuri Asal Api

Kamis, 6 Agustus 2026 - 13:01 WIB

WFH ASN Jawa Barat Berlanjut, Dedi Mulyadi Utamakan Hasil Kerja Dibanding Kehadiran di Kantor

Rabu, 5 Agustus 2026 - 12:00 WIB

Jawa Barat Catat PHK Tertinggi di Indonesia, Buruh Garmen Cimahi Jadi Korban Terbaru

Rabu, 5 Agustus 2026 - 10:00 WIB

Dedi Mulyadi Restrukturisasi BUMD Jabar, Perusahaan Tak Produktif Terancam Ditutup

Selasa, 4 Agustus 2026 - 18:00 WIB

Viral Kopdes Merah Putih di Kaki Gunung Ciremai, Lokasinya Jauh dari Permukiman Warga

Berita Terbaru