KABAR PAJAJARAN – Pemerintah resmi mengubah skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai tahun ini, pemerintah hanya menyalurkan MBG kepada siswa pada hari sekolah, yaitu lima hari dalam sepekan.
Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi lintas kementerian dan lembaga dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Jakarta pada 2 April 2026.
Evaluasi Pemerintah: MBG Saat Libur Dinilai Kurang Efektif
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah menghentikan pemberian MBG pada hari Sabtu dan hari libur sekolah karena dinilai tidak efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah menyalurkan MBG selama enam hari, termasuk hari libur. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bantuan tersebut tidak optimal karena siswa tidak hadir di sekolah.
Pemerintah pun memutuskan MBG hanya diberikan saat siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah efisiensi anggaran agar dana program lebih tepat sasaran dan terukur.
Ibu Hamil dan Balita Tetap Terima 6 Hari
Meski skema bagi siswa berubah, pemerintah memastikan kelompok rentan tetap menerima bantuan secara penuh. Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap memperoleh MBG selama enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender sekolah.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga pemenuhan gizi kelompok prioritas yang membutuhkan asupan nutrisi berkelanjutan.
Pemerintah Siapkan Skema Antisipasi Kendala
Pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario tambahan untuk mengantisipasi kendala teknis di lapangan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar pelaksanaan program berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
Daerah 3T dan Wilayah Stunting Tinggi Dapat Perlakuan Khusus
Pemerintah memberi perhatian khusus pada penyaluran MBG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Pemerintah membuka peluang penambahan hari pemberian makanan bergizi di daerah tertentu jika kondisi membutuhkan.
Penyesuaian ini mencakup kualitas menu, jumlah bantuan, hingga frekuensi penyaluran agar program benar-benar membantu menurunkan angka stunting dan kemiskinan di wilayah prioritas. ***(Ant)
