KOTA BANDUNG, Kabar Pajajaran – Pemprov Jawa Barat mengembangkan aplikasi Satu Data Jawa Barat atau SADA Jabar. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai data sektoral untuk mendukung program pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan kebijakan berdasarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
SADA Jabar mengintegrasikan data pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, sosial, dan kependudukan. Aplikasi tersebut juga menggabungkan DTSEN dengan data pembangunan Jawa Barat. Integrasi itu memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat.
SADA Jabar Bantu Pemerintah Kenali Masalah Warga
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menilai data menjadi dasar penting dalam pembangunan. Pemerintah perlu mengetahui kondisi masyarakat sebelum menentukan bentuk intervensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Herman menyampaikan hal tersebut dalam Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Forum tersebut berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Menurut Herman, pemerintah perlu mengetahui persoalan warga hingga tingkat individu. Data tersebut mencakup identitas warga dan alamat tempat tinggal.
“Untuk kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan diketahui by NIK, by address,” ujar Herman.
Ia mengibaratkan pemanfaatan data seperti proses diagnosis seorang dokter. Dokter perlu mengetahui penyakit sebelum menentukan obat dan dosisnya.
Karena itu, pemerintah perlu mengetahui persoalan warga secara mendalam. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan tindakan yang sesuai.
Data Terpadu Dorong Intervensi Lebih Tepat
Pemprov Jabar menargetkan berbagai persoalan masyarakat dapat tertangani melalui pendekatan berbasis data. Salah satunya ialah menurunkan jumlah anak tidak sekolah.
Herman juga menyoroti persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah akan mendorong penurunan angka kematian ibu dan bayi serta kasus TBC.
Selain itu, pengangguran dan kemiskinan menjadi sasaran intervensi berikutnya. Pemerintah ingin setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah,” kata Herman.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan kecepatan, kemudahan, kualitas, dan keamanan pelayanan. Karena itu, pemanfaatan teknologi perlu berjalan seiring dengan perubahan pola kerja aparatur.
SADA Jabar Didorong Terhubung dengan Layanan Masyarakat
Herman menjelaskan bahwa SADA Jabar tidak hanya berguna untuk kebutuhan internal pemerintah. Platform tersebut juga diarahkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik.
Ke depan, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah melalui perangkat digital. Layanan tersebut mencakup kebutuhan sejak kelahiran hingga masa pensiun.
Herman mencontohkan layanan administrasi kependudukan setelah kelahiran seorang anak. Proses tersebut mencakup akta kelahiran digital, NIK, KIA, dan pembaruan KK.
“Jadi warga itu bisa mengurus apa pun dari smartphone,” ujarnya.
Namun, Pemprov Jabar tetap mempertahankan pelayanan secara langsung di desa dan kecamatan. Langkah tersebut penting bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Herman juga mendorong aparatur memahami teknologi dan menggunakannya dalam pekerjaan. Pemprov Jabar akan memberikan dukungan teknis kepada aparatur untuk mengoperasikan platform tersebut.
Ia juga memperkenalkan konsep smart people sebagai pendamping konsep smart ASN. Konsep tersebut mendorong masyarakat mengambil keputusan secara mandiri dengan dukungan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar menjelaskan manfaat lain SADA Jabar. Data tersebut membantu perangkat daerah menentukan program sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, SADA Jabar dapat mencegah terjadinya tumpang tindih program pemerintah. Pemerintah dapat melihat sasaran yang sudah, sedang, atau belum mendapat penanganan.
Progres penanganan juga dapat tercatat dan terpantau secara berkala. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui capaian serta persoalan yang masih membutuhkan intervensi.
Herman menargetkan transformasi digital tersebut membuat Jawa Barat bergerak lebih cepat. Ia ingin Jabar menjadi daerah yang one step ahead dibandingkan provinsi lainnya.
“Kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegas Herman.***(BePe)
