Kabupaten Sumedang, Kabar Pajajaran – Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mendorong desa aktif meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Herman, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menangani persoalan masyarakat secara langsung. Intervensi tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga kemiskinan.
Karena itu, pemerintah desa perlu menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut membantu pemerintah menentukan kebutuhan warga secara lebih tepat. Dengan demikian, berbagai program dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
SADA Jabar Bantu Desa Petakan Persoalan Warga
Pemprov Jawa Barat akan mendampingi pemerintah desa melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar). Aplikasi tersebut mengintegrasikan berbagai data sektoral masyarakat secara lebih terperinci. Data tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, serta sosial kependudukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SADA Jabar juga terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, data pembangunan Jawa Barat turut terhubung dalam sistem tersebut. Integrasi ini memungkinkan pemerintah memetakan masyarakat berdasarkan by name by address. Pemetaan tersebut menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar identifikasi.
Dengan demikian, pemerintah desa dapat menentukan intervensi sesuai kondisi warga. Herman menyampaikan hal tersebut kepada kepala desa se-Kecamatan Situraja. Kegiatan berlangsung di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jumat (4/9/2026). “Pak Kuwu dan Pak Camat harus mengikhtiarkan penanganan melalui SADA Jabar,” ujar Herman.
ATS, Stunting, dan Pengangguran Jadi Perhatian
Herman mencontohkan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai salah satu prioritas. Menurutnya, kepala desa harus mengetahui anak yang masuk kategori ATS. Data tersebut kemudian membantu pemerintah menentukan kebutuhan setiap anak. “Usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah,” tegas Herman.
Pemerintah desa dapat membantu kebutuhan pendidikan seperti sepatu, seragam, dan buku. Langkah tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah ATS di Jawa Barat. Selanjutnya, Herman menyoroti persoalan stunting dan kesehatan masyarakat.
Kepala desa perlu memantau kondisi ibu hamil serta kelompok masyarakat rentan. Bagi keluarga mampu, pemerintah dapat memberikan edukasi mengenai pemenuhan gizi. Sementara itu, keluarga membutuhkan dapat memperoleh dukungan melalui koordinasi lintas pihak. Bantuan tersebut dapat berupa telur, susu, hingga vitamin sesuai kebutuhan.
Herman juga menyoroti penanganan tuberkulosis atau TBC di tingkat desa. Kepala desa perlu memastikan pasien menjalani pengobatan hingga sembuh. Koordinasi dengan puskesmas dapat membantu pemerintah desa menjalankan langkah tersebut.
Selain kesehatan, pemerintah desa juga perlu menangani persoalan pengangguran. Data warga yang belum bekerja perlu tersedia secara rinci. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan intervensi secara lebih tepat sasaran.
Camat Diminta Perkuat Pendampingan Pemerintah Desa
Herman mendorong para camat memastikan dukungan teknis bagi pemerintah desa. Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan pengoperasian aplikasi SADA Jabar. Melalui aplikasi tersebut, camat dapat memantau data sektoral wilayahnya.
Camat juga dapat melihat perkembangan penanganan persoalan masyarakat oleh pemerintah desa. Karena itu, koordinasi antara camat dan kepala desa menjadi sangat penting. Herman berharap pola kerja berbasis data menghasilkan intervensi yang tepat sasaran.
Langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Pada akhirnya, peningkatan kualitas hidup akan mendorong kenaikan IPM Jawa Barat. “Jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, ATS turun,” ujar Herman. Dengan pendekatan tersebut, Herman optimistis IPM Jawa Barat dapat terus meningkat.***(BePe)
