WFH Kamis di Jabar Dianggap Ampuh, Dedi Mulyadi Soroti Perluasan Tenaga Teknis

Selasa, 31 Maret 2026 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebijakan kerja dari rumah setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai memberikan hasil positif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, ukuran kinerja aparatur sipil negara tak lagi semata kehadiran di kantor, melainkan capaian nyata pembangunan. (Humas Jabar)

Kebijakan kerja dari rumah setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai memberikan hasil positif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, ukuran kinerja aparatur sipil negara tak lagi semata kehadiran di kantor, melainkan capaian nyata pembangunan. (Humas Jabar)

KOTA BANDUNG, Kabar Pajajaran — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebijakan work from home setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Ia menegaskan pemerintah mengukur kinerja aparatur sipil negara dari hasil pembangunan, bukan dari kehadiran fisik di kantor.

KDM menyampaikan pernyataan itu setelah ia menghadiri silaturahmi bersama pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Ia menyebut kebijakan WFH telah lama berjalan dan tetap menjaga kelancaran administrasi serta realisasi belanja anggaran.

Ia menggunakan pertemuan tersebut untuk mengonsolidasikan sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas birokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

KDM menilai struktur birokrasi saat ini masih didominasi jabatan struktural. Ia mendorong pemerintah memperbanyak tenaga yang bekerja langsung dalam layanan teknis kepada masyarakat.

Ia menargetkan penambahan sumber daya manusia pada sektor layanan teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai sekaligus memaparkan agenda pemerintah daerah yang sedang berjalan.

Pemerintah daerah menyiapkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan menjalani proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.***(Chq)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KAI Daop 2 Bandung Kembalikan Operasional Kereta Normal Usai Gempa Pangandaran
Pemkot Bandung Siapkan 100 Truk Sampah untuk Operasional TPPAS Legok Nangka pada 2029
WFH ASN Jawa Barat Berlanjut, Dedi Mulyadi Utamakan Hasil Kerja Dibanding Kehadiran di Kantor
Kecelakaan Beruntun di Ciwidey, Truk Batu Bara Mundur Akibat Patah As Tabrak Lima Kendaraan
Jawa Barat Catat PHK Tertinggi di Indonesia, Buruh Garmen Cimahi Jadi Korban Terbaru
Pemkot Bandung Wajibkan Warga Pilah Sampah Sebelum TPPAS Legok Nangka Beroperasi
Dedi Mulyadi Restrukturisasi BUMD Jabar, Perusahaan Tak Produktif Terancam Ditutup
Viral Kopdes Merah Putih di Kaki Gunung Ciremai, Lokasinya Jauh dari Permukiman Warga

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:00 WIB

KAI Daop 2 Bandung Kembalikan Operasional Kereta Normal Usai Gempa Pangandaran

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:00 WIB

Pemkot Bandung Siapkan 100 Truk Sampah untuk Operasional TPPAS Legok Nangka pada 2029

Kamis, 6 Agustus 2026 - 13:01 WIB

WFH ASN Jawa Barat Berlanjut, Dedi Mulyadi Utamakan Hasil Kerja Dibanding Kehadiran di Kantor

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:45 WIB

Kecelakaan Beruntun di Ciwidey, Truk Batu Bara Mundur Akibat Patah As Tabrak Lima Kendaraan

Rabu, 5 Agustus 2026 - 12:00 WIB

Jawa Barat Catat PHK Tertinggi di Indonesia, Buruh Garmen Cimahi Jadi Korban Terbaru

Berita Terbaru