KABAR PAJAJARAN – Pemerintah diminta menyiapkan skenario perlindungan hingga evakuasi bagi warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi, terutama jemaah umrah, jika konflik antara kelompok Houthi dan Arab Saudi terus meningkat.
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu perjalanan jemaah Indonesia.
Menurut Mustolih, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah opsi, mulai dari penundaan perjalanan, perubahan rute penerbangan hingga pemulangan atau evakuasi jemaah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, dan evakuasi, termasuk jaminan akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, komunikasi, dan pemulangan,” kata Mustolih dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Pemerintah Perlu Aktifkan Pusat Koordinasi Krisis
Mustolih juga meminta Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri mengaktifkan pusat koordinasi krisis.
Menurut dia, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak agar penanganan jemaah berjalan cepat jika situasi keamanan memburuk.
Pihak yang perlu terlibat antara lain maskapai penerbangan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta asosiasi penyelenggara ibadah umrah.
Koordinasi tersebut juga harus mencakup pendataan jemaah secara waktu nyata. Data itu mencakup jemaah yang akan berangkat, sudah berada di Arab Saudi, mengalami penundaan perjalanan, hingga jemaah yang menghadapi kendala saat pulang.
“Melakukan pendataan waktu nyata terhadap jemaah yang akan berangkat, sedang berada di Arab Saudi, atau tertunda kepulangannya,” ujar Mustolih.
Pemerintah Diminta Sediakan Satu Sumber Informasi
Komnas Haji dan Umrah juga meminta pemerintah menyampaikan informasi keamanan secara berkala melalui kanal resmi.
Pemerintah perlu menggunakan satu sumber informasi yang terkoordinasi untuk mencegah kebingungan di tengah jemaah.
Langkah tersebut penting karena situasi konflik dapat memengaruhi penerbangan dan mobilitas jemaah. Reuters sebelumnya melaporkan peningkatan serangan Houthi terhadap wilayah Saudi, sementara otoritas Saudi juga menyatakan telah mencegat drone di selatan Makkah pada 15 September 2026. Pihak Houthi membantah menargetkan Makkah.
Mustolih juga menyoroti perlindungan hak jemaah jika perjalanan tidak dapat berlangsung sesuai rencana.
Kementerian Haji dan Umrah, kata dia, perlu memastikan mekanisme penjadwalan ulang atau pengembalian dana berjalan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semua pihak harus menahan diri, menghindari spekulasi, dan tidak mengambil keuntungan dari keadaan. Keselamatan, kepastian informasi, serta perlindungan hak jemaah harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan,” kata Mustolih.
Kemenhaj Minta Jemaah Tetap Tenang
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya meminta jemaah Indonesia tetap tenang menghadapi perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Puji Raharjo meminta jemaah yang belum berangkat untuk terus berkoordinasi dengan PPIU.
Kemenhaj juga mengingatkan jemaah agar tidak langsung menuju bandara sebelum memperoleh kepastian jadwal penerbangan.
“Jemaah kami minta tetap tenang. Bagi yang belum berangkat, terus berkoordinasi dengan PPIU masing-masing dan memantau perkembangan penerbangan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi,” kata Puji.
Kemenhaj meminta PPIU segera menyampaikan perubahan jadwal maupun teknis penerbangan kepada jemaah. Jemaah yang sudah berada di Arab Saudi juga dapat berkoordinasi dengan PPIU dan perwakilan RI jika membutuhkan informasi atau pendampingan.
Konflik Houthi-Arab Saudi Kembali Meningkat
Ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Reuters melaporkan Houthi melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah Saudi setelah Arab Saudi meningkatkan serangan udara terhadap sasaran Houthi di Yaman. Konflik tersebut juga berlangsung di tengah perubahan situasi keamanan di kawasan Laut Merah.
Pada 15 September, otoritas Saudi menyatakan pertahanan udaranya mencegat drone di selatan Makkah sebelum drone tersebut memasuki wilayah udara terbatas kota suci.
Juru bicara koalisi pimpinan Saudi menyebut insiden tersebut sebagai ancaman serius. Namun, pihak Houthi membantah bahwa mereka menargetkan Makkah atau tempat-tempat suci.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia menghadapi kebutuhan untuk memastikan informasi perjalanan jemaah tetap akurat dan terkoordinasi.
Komnas Haji dan Umrah meminta seluruh pihak mengutamakan keselamatan jemaah, menjaga komunikasi, serta menyiapkan langkah antisipasi jika kondisi keamanan kembali memburuk. (Ant)
