Jakarta, Kabar Pajajaran – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan Program E-Learning ASN Berintegritas sebagai langkah strategis untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi Indonesia. KPK menggelar peluncuran program nasional tersebut di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, menghadiri acara tersebut. KPK merancang program ini sebagai platform pembelajaran digital yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia mempelajari integritas, pencegahan korupsi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui sistem pembelajaran daring, ASN dapat mempelajari berbagai materi secara mandiri dan berkelanjutan. KPK berharap platform ini mampu menjangkau lebih banyak ASN sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi dari dalam organisasi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: 39 Persen Wilayah Jawa Barat Masuk Musim Kemarau, BMKG Minta Warga Waspadai Hujan Lokal
E-Learning ASN Berintegritas Dorong Kesadaran Antikorupsi
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyambut baik peluncuran program tersebut. Menurutnya, penguatan integritas ASN menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Erwan mengatakan bahwa ASN perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui program pembelajaran digital tersebut. Selain itu, ASN harus menerapkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“ASN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran antikorupsi serta mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Erwan Setiawan.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
Menurut Erwan, penguatan kapasitas ASN harus memanfaatkan perkembangan teknologi. Karena itu, Program E-Learning ASN Berintegritas menjadi sarana yang efektif untuk memperluas akses pendidikan antikorupsi tanpa terhambat ruang dan waktu.
Baca juga: Dedi Mulyadi Siapkan Sekolah Gratis untuk 77 Ribu Siswa yang Tak Lolos SPMB Jabar
KPK Tekankan Pentingnya Perubahan Perilaku ASN
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa integritas ASN tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan. Menurutnya, integritas juga berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan masa depan pembangunan nasional.
Setyo menjelaskan bahwa pemerintah terus menjalankan berbagai upaya reformasi birokrasi, mulai dari penyempurnaan regulasi hingga pembangunan sistem pengawasan. Namun, seluruh upaya tersebut tidak akan mencapai hasil optimal tanpa perubahan perilaku sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Ini bukan hanya bicara integritas, tetapi juga tentang kualitas pelayanan publik, birokrasi yang efektif dan efisien, serta masa depan Indonesia,” kata Setyo Budiyanto.
Setyo mengatakan bahwa ASN memiliki posisi yang sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai sektor pelayanan. Oleh sebab itu, setiap ASN perlu menjaga integritas dan menghindari praktik yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.
Setyo juga menilai bahwa pendidikan dan pembelajaran yang berkelanjutan harus secara konsisten menanamkan budaya integritas agar menjadi bagian dari karakter setiap aparatur negara.
Baca juga: Kementerian ESDM: Harga Pertamax dan BBM Nonsubsidi Ikuti Harga Pasar
Dukung Terwujudnya Indonesia Emas 2045
KPK menilai ASN memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pembangunan nasional. Pelayanan publik yang bersih dan profesional akan memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, KPK menilai penguatan integritas ASN menjadi salah satu syarat utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. ASN yang berintegritas mampu menjalankan tugas secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
KPK berharap Program E-Learning ASN Berintegritas menjadi langkah konkret untuk memperluas pemahaman antikorupsi di seluruh Indonesia. Dengan akses pembelajaran yang lebih mudah dan fleksibel, ASN dapat terus meningkatkan kapasitas diri sekaligus membangun budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan birokrasi yang modern, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui penguatan integritas secara berkelanjutan, pemerintah berharap pelayanan publik semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.***(BePe)
