AS Akui Keterbatasan Sistem Pertahanan Hadapi Serangan Drone Iran

Kabar Pajajaran – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkat setelah pejabat militer AS mengakui bahwa sistem pertahanan udara mereka tidak mampu mencegat seluruh drone serang yang dimiliki Teheran.

Pengakuan tersebut disampaikan dalam rapat tertutup dengan anggota Kongres di Capitol Hill pada Selasa (3/3/2026).

Dalam pertemuan itu, pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump menjelaskan bahwa drone serang satu arah milik Iran, khususnya jenis Shahed, menjadi tantangan serius bagi sistem pertahanan udara Amerika.

Drone Iran Lebih Sulit Dideteksi

Menurut sumber yang mengikuti rapat tersebut, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine mengakui bahwa sistem pertahanan udara Amerika tidak akan mampu mencegat seluruh drone yang diluncurkan Iran.

Drone tersebut dinilai lebih sulit dideteksi dibandingkan rudal balistik karena karakteristik penerbangannya.

Drone Shahed diketahui terbang rendah dan relatif lambat, sehingga lebih sulit dilacak radar maupun dicegat oleh sistem pertahanan udara.

Dua sumber yang mengikuti rapat tersebut menyebut drone-drone itu “menimbulkan masalah yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.”

Pejabat AS Coba Redam Kekhawatiran

Meski mengakui adanya tantangan serius, pejabat militer AS juga berupaya meredakan kekhawatiran para anggota Kongres.

Dalam penjelasan mereka disebutkan bahwa negara-negara mitra AS di kawasan Teluk Persia telah meningkatkan persediaan sistem pencegat untuk menghadapi potensi serangan drone.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan udara regional jika konflik terus meningkat.

Konflik AS–Iran Memanas

Rapat tertutup tersebut berlangsung di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran setelah serangan militer gabungan AS dan Israel menghantam sejumlah target di Teheran dan kota lain di Iran pada Sabtu (28/2/2026).

Presiden Trump mengatakan sebagian besar instalasi militer Iran telah berhasil dilumpuhkan. Operasi tersebut juga disebut menargetkan sejumlah pimpinan Iran.

Dalam operasi militer tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan tewas bersama beberapa pejabat penting lainnya.

Pemerintah AS menyatakan operasi tersebut bertujuan menghancurkan kemampuan rudal Iran, melemahkan kekuatan angkatan lautnya, menghentikan ambisi senjata nuklir, serta membatasi dukungan Iran terhadap kelompok militan di kawasan.

Perdebatan di Kongres AS

Sejumlah anggota Kongres memiliki pandangan berbeda mengenai berapa lama konflik ini akan berlangsung.

Senator Partai Republik dari Alabama Tommy Tuberville mengatakan pemerintah memperkirakan keterlibatan AS dalam konflik tersebut dapat berakhir dalam waktu tiga hingga lima minggu.

Namun Senator Republik dari Missouri Josh Hawley menilai tidak ada kejelasan mengenai batas waktu konflik tersebut.

“Saya melihatnya sangat terbuka tanpa batas waktu,” kata Hawley.

Sementara itu, Pemimpin Minoritas DPR dari Partai Demokrat Hakeem Jeffries mengkritik keputusan pemerintah memulai konflik tanpa penjelasan yang jelas.

Menurutnya, tidak ada bukti kuat mengenai ancaman langsung terhadap kepentingan Amerika Serikat yang dapat membenarkan langkah tersebut.

Kekhawatiran Persediaan Senjata

Kekhawatiran juga muncul terkait keterbatasan persediaan amunisi pertahanan udara AS.

Senator dari Arizona Mark Kelly mengingatkan bahwa stok sistem pencegat Amerika tidaklah tak terbatas.

“Kami tidak memiliki persediaan yang tidak terbatas,” ujar Kelly.

Ia juga menambahkan bahwa Iran memiliki kemampuan memproduksi drone Shahed dalam jumlah besar, serta memiliki persediaan rudal balistik jarak pendek dan menengah yang signifikan.

Menurutnya, pada akhirnya konflik ini bisa menjadi persoalan perhitungan logistik—seberapa cepat Amerika Serikat mampu mengisi kembali persediaan amunisi pertahanan udara yang digunakan. ***(Chokie)