Bogor, Kabar Pajajaran – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai gagal mengelola perusahaan secara bertanggung jawab.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo secara terbuka memperingatkan para eks pimpinan BUMN agar tidak merasa aman dari jerat hukum.
“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tegas Prabowo di hadapan peserta rakornas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Prabowo, persoalan utama BUMN selama ini adalah lemahnya tata kelola serta kebocoran anggaran yang terjadi akibat sistem pengelolaan yang terfragmentasi dan tidak efisien.
Sebagai langkah perombakan besar, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berfungsi sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Melalui lembaga ini, seluruh aset BUMN dihimpun dalam satu manajemen terpadu.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya US$ 1.040 miliar asset under management,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Prabowo menilai pengelolaan BUMN selama ini tidak optimal karena perusahaan-perusahaan negara berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi kuat. Total sekitar 1.040 entitas BUMN dinilai mustahil dikelola efektif tanpa sistem pengawasan terpusat.
“Bayangkan, siapa yang bisa mengelola seribu perusahaan? Ini akal-akalan,” pungkasnya. ***Anton
