WFH Kamis di Jabar Dianggap Ampuh, Dedi Mulyadi Soroti Perluasan Tenaga Teknis

Selasa, 31 Maret 2026 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebijakan kerja dari rumah setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai memberikan hasil positif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, ukuran kinerja aparatur sipil negara tak lagi semata kehadiran di kantor, melainkan capaian nyata pembangunan. (Humas Jabar)

Kebijakan kerja dari rumah setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai memberikan hasil positif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, ukuran kinerja aparatur sipil negara tak lagi semata kehadiran di kantor, melainkan capaian nyata pembangunan. (Humas Jabar)

KOTA BANDUNG, Kabar Pajajaran — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebijakan work from home setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Ia menegaskan pemerintah mengukur kinerja aparatur sipil negara dari hasil pembangunan, bukan dari kehadiran fisik di kantor.

KDM menyampaikan pernyataan itu setelah ia menghadiri silaturahmi bersama pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Ia menyebut kebijakan WFH telah lama berjalan dan tetap menjaga kelancaran administrasi serta realisasi belanja anggaran.

Ia menggunakan pertemuan tersebut untuk mengonsolidasikan sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas birokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

KDM menilai struktur birokrasi saat ini masih didominasi jabatan struktural. Ia mendorong pemerintah memperbanyak tenaga yang bekerja langsung dalam layanan teknis kepada masyarakat.

Ia menargetkan penambahan sumber daya manusia pada sektor layanan teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai sekaligus memaparkan agenda pemerintah daerah yang sedang berjalan.

Pemerintah daerah menyiapkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan menjalani proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.***(Chq)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Rumah Sakit Hasan Sadikin Tegaskan Tak Ada Praktik Ilegal dalam Kasus Bayi Nyaris Tertukar
Siswi Terseret Arus Sungai di Banjaran Ditemukan Meninggal, Warga Sempat Berjuang Selamatkan Korban
Judul: Pemprov Jabar Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam RKPD 2027
Heboh! Aplikasi Nyari Gawe Banjir 518 Ribu Lamaran, Warga Jawa Barat Serbu Lowongan Kerja
Pemprov Jabar dan Kementerian PKP Kick Off Renovasi 40 Ribu Rumah Warga
Derwati Masih Tergenang, Aktivitas Sekolah dan Pedagang Terganggu
Kunjungan Kapolda Jabar Perkuat Sinergi dengan Pesantren di Majalengka
Dedi Mulyadi Akhirnya Buka Suara! Ini Alasan Sebenarnya Penataan Plaza Gedung Sate–Gasibu

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 12:06 WIB

Rumah Sakit Hasan Sadikin Tegaskan Tak Ada Praktik Ilegal dalam Kasus Bayi Nyaris Tertukar

Kamis, 16 April 2026 - 11:27 WIB

Siswi Terseret Arus Sungai di Banjaran Ditemukan Meninggal, Warga Sempat Berjuang Selamatkan Korban

Kamis, 16 April 2026 - 09:44 WIB

Judul: Pemprov Jabar Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam RKPD 2027

Kamis, 16 April 2026 - 09:19 WIB

Heboh! Aplikasi Nyari Gawe Banjir 518 Ribu Lamaran, Warga Jawa Barat Serbu Lowongan Kerja

Kamis, 16 April 2026 - 09:10 WIB

Pemprov Jabar dan Kementerian PKP Kick Off Renovasi 40 Ribu Rumah Warga

Berita Terbaru