Kabar Pajajaran – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat lonjakan signifikan pendapatan daerah selama libur Lebaran 2026. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 10 persen berhasil mendorong penerimaan hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Ia menjelaskan, peningkatan tersebut terjadi karena banyak masyarakat memanfaatkan program diskon yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, wajib pajak terdorong untuk segera melunasi kewajibannya.
“Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor selama libur Lebaran naik tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu,” ujar Dedi, Rabu (25/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dorong Kesadaran Wajib Pajak
Lebih lanjut, Dedi menilai kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Menurutnya, warga Jawa Barat menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah melalui kepatuhan tersebut.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi partisipasi masyarakat yang memanfaatkan program diskon pajak ini.
Momen Lebaran Tetap Produktif
Di sisi lain, Dedi menegaskan momen libur Lebaran tidak menghentikan aktivitas masyarakat. Sebaliknya, banyak warga tetap produktif, termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Program diskon ini pun dinilai menjadi strategi efektif untuk menarik minat masyarakat agar segera membayar pajak.
Pendapatan Digunakan untuk Perbaikan Infrastruktur
Selanjutnya, Pemprov Jawa Barat akan memanfaatkan peningkatan pendapatan tersebut untuk mempercepat pembangunan, khususnya perbaikan jalan di berbagai wilayah.
Dedi memastikan pemerintah akan segera mengoptimalkan anggaran yang tersedia. “Mulai minggu depan, kami akan gaspol untuk membangun jalan di seluruh Jawa Barat sesuai kemampuan keuangan,” katanya.
Apresiasi dan Terbuka terhadap Kritik
Selain itu, Dedi menegaskan seluruh pembangunan yang dilakukan berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah taat membayar pajak.
Ia juga membuka ruang terhadap kritik dari masyarakat. Bahkan, menurutnya, kritik tersebut menjadi bentuk kepedulian yang penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.
Dengan capaian ini, Pemprov Jawa Barat optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat. ***(Chq)
