Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri kegiatan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama Ketua Komisi II DPR RI, mitra kerja Komisi II DPR RI, serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI) se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat malam (6/3/2026).
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menegaskan pentingnya memperkuat jati diri dan identitas bangsa Indonesia, termasuk identitas budaya daerah seperti kesundaan di Jawa Barat.
“Berbicara Indonesia itu harus bicara identitas. Tidak bisa kita bicara Indonesia tanpa identitas. Sudah lama Indonesia ini kehilangan identitas,” ujar Dedi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: TPST Bantargebang Kembali Makan Korban, 4 Orang Tewas Tertimbun Sampah
Menurutnya, upaya menguatkan identitas budaya daerah tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Justru, menurut KDM, nilai-nilai budaya lokal dapat berjalan selaras dengan universalitas ajaran Islam.
Ia menilai selama ini masih ada sebagian masyarakat yang memandang penguatan identitas budaya, seperti kesundaan, sebagai sesuatu yang dekat dengan kemusyrikan.
“Paradigma itu berlangsung lama hingga mulai menghilangkan identitas dan jati diri. Padahal ketika kita masuk dalam wilayah kebudayaan kesundaan, justru di situlah saya juga masuk ke wilayah universalitas keislaman,” katanya.
KDM juga menekankan pentingnya identitas budaya tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya melalui konsep pembangunan yang memperhatikan karakter lingkungan dan budaya setempat.
Ia mencontohkan desain bangunan pemerintahan yang seharusnya menyesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya setiap daerah.
Baca juga: Tol Japek II Disiapkan Jadi Jalur Alternatif Mudik Lebaran 2026, Ini Skema Pengalihan Arusnya
“Semua gedung kantor pemerintahan jangan dibuat sama bentuknya. Kultur setiap daerah pasti berbeda. Desain pembangunan di Kota Bandung yang relatif dingin tentu berbeda dengan di Cirebon, dan Cirebon juga berbeda dengan Bogor,” ujarnya.
Selain itu, Dedi juga menegaskan bahwa pemerintahan yang bernafaskan nilai-nilai Islam adalah pemerintahan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
“Saya memimpin Jawa Barat dengan kondisi keuangan sekitar Rp26 triliun. Tapi kita bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, membangun jalan hingga pelosok, membangun rumah bagi rakyat miskin, serta menyiapkan generasi muda untuk kuliah di bidang teknologi agar lahir engineer baru,” kata Dedi.
Ia menambahkan bahwa prinsip efisiensi dalam pemerintahan juga menjadi salah satu kunci agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.***(Nalika)
