Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 Persen, Menkeu Purbaya Sebut APBN Semester I-2026 Makin Solid

JAKARTA, KABAR PAJAJARAN — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,6 persen dan berjalan seiring dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin solid.

Purbaya meminta masyarakat melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh. Menurutnya, publik tidak bisa hanya menggunakan fenomena penutupan atau hengkangnya sejumlah perusahaan sebagai satu-satunya indikator untuk menilai perekonomian nasional.

“Jangan lihat soal exit perusahaan saja, jangan lihat satu sisi saja. Kita lihat data agregatnya 5,6 persen, artinya pertumbuhan ekonomi baik secara agregat. Pemerintah kasih macam-macam stimulus,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Pemerintah Jaga Pertumbuhan dengan Stimulus

Purbaya menjelaskan pemerintah terus mengeluarkan berbagai stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memantau sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, tingkat pengangguran, hingga kinerja konsumsi dan investasi.

Karena itu, Purbaya meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan hanya dari kondisi satu sektor atau perusahaan tertentu. Ia menilai kondisi ekonomi makro dan mikro saling berkaitan.

“Makro (dan) mikro bukan hal yang lepas. Tidak mungkin makronya bagus terus mikronya jelek. Berapa penciptaan lapangan kerja baru dan pengangguran baru, di situ baru ketahuan angkanya,” ujarnya.

Purbaya menilai data agregat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintah, kata dia, akan terus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal.

Pendapatan Negara Tumbuh 21,4 Persen

Kinerja positif ekonomi juga terlihat dari realisasi APBN hingga 30 Juni 2026. Pemerintah mencatat pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun.

Angka tersebut setara dengan 46,3 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara tumbuh 21,4 persen.

Penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp1.035,7 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun.

Pemerintah juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun.

Belanja Negara Capai Rp1.656 Triliun

Dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp1.656 triliun hingga akhir Juni 2026. Nilai tersebut mencapai 43,1 persen dari target belanja negara dalam APBN 2026.

Realisasi belanja negara itu meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp1.298,6 triliun. Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan transfer ke daerah sebesar Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari target.

Pemerintah terus mengarahkan belanja negara untuk mendukung program prioritas, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat perlindungan masyarakat.

Defisit APBN Tetap Terkendali

Meski pemerintah meningkatkan belanja negara, kondisi fiskal tetap berada dalam batas yang terkendali.

Hingga 30 Juni 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp85,1 triliun.

Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal yang sehat. Pemerintah juga terus menjaga kesinambungan APBN untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Indonesia Siapkan Penerbitan Panda Bond

Selain menjaga kinerja APBN, pemerintah juga berupaya memperluas basis investor dan mendiversifikasi sumber pembiayaan.

Pemerintah berencana menerbitkan Panda Bond di pasar Tiongkok pada 23 Juli 2026. Pemerintah menargetkan penerbitan awal senilai setara 1 miliar dolar AS, dengan tetap menyesuaikan kondisi pasar.

Menjelang penerbitan tersebut, Indonesia memperoleh peringkat AAA dengan outlook stabil dari Lianhe Rating Co., Ltd. Peringkat tersebut menjadi level tertinggi dalam pasar Tiongkok.

Sementara itu, Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. S&P juga mempertahankan outlook stabil bagi Indonesia.

Pemerintah menilai keputusan lembaga pemeringkat tersebut menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Kepercayaan itu juga mencerminkan penilaian terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6 persen, peningkatan pendapatan negara, serta defisit APBN yang tetap terkendali, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir 2026. ***(Ant)