JAKARTA, KABAR PAJAJARAN – PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman. Perusahaan juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi tetap lancar dan antrean di SPBU tidak semakin panjang.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, mengatakan ketahanan stok BBM nasional saat ini mencapai 14 hingga 40 hari, bergantung pada jenis produknya.
Untuk Pertalite dan Biosolar, Pertamina mencatat ketahanan stok berada di kisaran 15 hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Stok BBM nasional rata-rata berkisar antara 14 hingga 40 hari. Untuk Pertalite dan Biosolar, ketahanannya saat ini sekitar 15 hari,” kata Taufik di Gedung DPR, Kamis (16/7/2026).
Panic Buying Picu Antrean di SPBU
Taufik menjelaskan antrean kendaraan di sejumlah SPBU muncul akibat meningkatnya aksi panic buying dan gangguan distribusi di beberapa daerah. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan karena stok BBM nasional menipis.
Menurutnya, lonjakan permintaan dalam waktu bersamaan membuat pasokan di beberapa SPBU tidak langsung mengimbangi kebutuhan masyarakat.
Pertamina Tambah Pasokan dan Armada Distribusi
Untuk mengatasi antrean, Pertamina langsung menambah pasokan BBM ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan. Perusahaan juga mengerahkan lebih banyak armada distribusi agar pengiriman dari terminal BBM menuju SPBU berlangsung lebih cepat.
Selain itu, Pertamina memperpanjang jam operasional SPBU di sejumlah wilayah sehingga masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk mengisi BBM.
“Kami menambah jam operasional SPBU dan mempercepat pengiriman dari depot ke SPBU. Langkah ini kami lakukan agar antrean cepat berkurang,” ujar Taufik.
Pertamina Ajak Masyarakat Tidak Panik
Pertamina meminta masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Perusahaan menilai pembelian secara berlebihan justru memperpanjang antrean dan menghambat proses distribusi.
Pertamina optimistis penambahan pasokan, percepatan distribusi, dan perpanjangan jam operasional SPBU mampu mempercepat normalisasi pelayanan di berbagai daerah. ***(Ant)
