Pemprov Jabar Soroti Keterbatasan Daya Tampung Sekolah
BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai kemarahan sejumlah orangtua murid yang anaknya tidak lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri sebagai respons yang wajar. Ia menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab atas keterbatasan layanan pendidikan yang masih terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi setelah aksi protes sejumlah orangtua murid di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat viral di media sosial. Para orangtua menyampaikan kekhawatiran karena anak mereka terancam tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Menurut Dedi, pemerintah tidak boleh menyalahkan masyarakat yang merasa kecewa. Sebaliknya, pemerintah harus mengakui bahwa kapasitas sekolah negeri saat ini belum mampu menampung seluruh calon peserta didik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dedi: Kesalahan Ada pada Penyelenggara Negara
Dedi menyebut pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang berjalan saat ini. Ia menilai kemarahan orangtua muncul karena mereka ingin memastikan anak-anaknya memperoleh hak pendidikan yang layak.
“Ketika banyak orangtua marah karena anaknya belum terpetakan di sekolah negeri, pemerintah harus berani mengakui kekurangannya,” kata Dedi.
Ia menjelaskan, keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah sekolah negeri, tetapi juga menyangkut ketersediaan tenaga pendidik yang memadai di berbagai daerah.
Puluhan Ribu Siswa Berpotensi Tidak Tertampung
Data Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan sekitar 444 ribu siswa telah masuk dalam sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Namun, pemerintah memperkirakan sekitar 70 ribu hingga 77 ribu siswa berpotensi tidak memperoleh kursi di SMA maupun SMK negeri.
Kondisi itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lulusan SMP yang ingin melanjutkan sekolah.
Dedi menegaskan pihaknya terus mencari solusi agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan belajar akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Persaingan Pendaftaran Picu Perubahan Peringkat
Selain keterbatasan kursi, Dedi juga menjelaskan penyebab sejumlah calon murid mengalami penurunan peringkat selama proses seleksi berlangsung.
Menurutnya, banyak pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang memilih sekolah tertentu. Situasi tersebut meningkatkan jumlah pesaing dan membuat posisi beberapa calon murid bergeser.
Akibatnya, siswa yang sebelumnya memiliki peluang besar untuk diterima harus bersaing kembali dengan pendaftar baru yang memiliki nilai atau kriteria lebih tinggi.
Fenomena itu memicu keresahan di kalangan orangtua karena peluang anak mereka untuk masuk sekolah negeri menjadi semakin kecil.
Pemerintah Siap Menerima Kritik dari Warga
Menanggapi aksi protes di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi menegaskan pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan.
Ia mengatakan petugas telah berupaya memberikan pendampingan kepada warga yang datang mengadukan persoalan SPMB. Meski demikian, Dedi memahami bahwa sebagian orangtua datang dengan emosi karena merasa khawatir terhadap masa depan pendidikan anak mereka.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari bentuk kritik yang disampaikan warga.
Pemprov Jabar Siapkan Sekolah Swasta Gratis
Sebagai langkah solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng sejumlah sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Melalui program kemitraan tersebut, siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah akan memperoleh pembiayaan pendidikan dari Pemprov Jawa Barat.
Program itu mulai berlaku pada tahun ajaran 2026/2027 dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan.
Dedi berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat sekaligus menjamin tidak ada siswa yang putus sekolah hanya karena gagal memperoleh kursi di sekolah negeri. ***(Chq)
