BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Kasus anak zero dose di Jawa Barat masih tinggi. Pemerintah mencatat sekitar 67.000 anak belum menerima imunisasi dasar rutin.
Dari jumlah itu, sekitar 10 persen berada di Bandung. Pemerintah Kota Bandung menemukan sekitar 6.700 anak belum pernah menerima vaksin dasar.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkot Bandung Intensifkan Sosialisasi
Farhan menilai imunisasi menjadi fondasi penting bagi kesehatan anak. Karena itu, Pemkot Bandung mengajak masyarakat lebih aktif membawa anak ke layanan kesehatan.
“Imunisasi membantu anak tumbuh sehat dan produktif. Semua harus dimulai dari kesehatan,” kata Farhan, Selasa (12/5/2026).
Pemkot Bandung mulai menjalankan sosialisasi sejak September 2025. Petugas turun langsung ke wilayah RW melalui program Siskamling kesehatan.
Farhan juga melibatkan kader Posyandu dan Komisi Perlindungan Anak Daerah. Mereka mendata anak yang belum menerima imunisasi dasar.
Menurut Farhan, pendekatan langsung memudahkan petugas menjangkau keluarga di lingkungan padat penduduk.
Kasus Zero Dose di Jabar Menurun
Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono mengatakan angka zero dose di Jawa Barat mulai menurun.
Pada 2024, jumlah kasus sempat mencapai sekitar 122.000 anak. Pemerintah lalu berhasil menekan angka itu sepanjang 2025.
“Kami berharap satu sampai dua tahun ke depan kasus zero dose bisa selesai,” ujar Dante.
Ia meminta orangtua lebih aktif memanfaatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Buku itu memuat data lengkap imunisasi anak.
Posyandu Jadi Garda Terdepan
Dante menegaskan Posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi anak zero dose. Kader Posyandu dapat memantau bayi baru lahir hingga tingkat RW.
Menurut dia, Indonesia memiliki sekitar 300.000 Posyandu. Jumlah itu menjadi kekuatan besar untuk memperluas edukasi imunisasi.
Pemerintah juga mendorong Kota Bandung menjadi contoh nasional dalam penanganan anak zero dose. Upaya itu dilakukan lewat penguatan layanan kesehatan dan kolaborasi lintas sektor.***(Chq)
