Gaji Honorer Tertahan Aturan, KDM Siap Temui Menteri PAN-RB Cari Solusi

Kamis, 23 April 2026 - 09:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Pemprov Jabar tengah mencari solusi bersama Kementerian PAN-RB agar gaji honorer dapat segera dibayarkan. Foto: Humas Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Pemprov Jabar tengah mencari solusi bersama Kementerian PAN-RB agar gaji honorer dapat segera dibayarkan. Foto: Humas Jabar

Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan anggaran untuk pembayaran gaji guru honorer di Jawa Barat sebenarnya telah tersedia. Namun, pencairannya masih terkendala aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi di Bale Pakuan, Bandung, Rabu (22/4/2026). Ia menyebut, secara anggaran tidak ada masalah, tetapi pemerintah daerah harus berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi ada edaran Menteri PAN-RB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Kalau dibayarkan, bisa dianggap penyimpangan keuangan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga: Vokasi Jabar Direvitalisasi, Pemerintah Targetkan Lulusan Siap Kerja dan Ciptakan Peluang Baru

Ribuan Honorer Belum Digaji

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebanyak 3.823 tenaga honorer—baik guru maupun tenaga administratif—belum menerima gaji untuk periode Maret dan April 2026.

Kondisi ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi memperkenankan pengangkatan tenaga honorer setelah proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tenaga Honorer Masih Dibutuhkan

KDM menegaskan bahwa keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah, tidak hanya guru, tetapi juga tenaga administrasi hingga petugas kebersihan.

Menurutnya, jika tidak segera dicarikan solusi, kondisi ini dapat berdampak pada operasional sekolah dan kualitas layanan pendidikan.

Baca juga: HUT ke-448 Sumedang, Wagub Jabar Tekankan Tata Kelola Aman dan Kolaborasi Pembangunan

Segera Temui Menteri PAN-RB

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dedi Mulyadi berencana segera menemui Menteri PAN-RB guna mencari solusi yang tidak melanggar aturan namun tetap menjamin hak para tenaga honorer.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi ribuan tenaga honorer yang hingga kini masih menunggu pembayaran gaji mereka.***(Radit)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sekda Herman: Relawan Kebencanaan Jangan Hanya Bermodal Keberanian
Defisit APBD Jabar 2026 Capai Rp3,4 Triliun, Pemprov Tunggu Dana Bagi Hasil
KDM Instruksikan Pemkab Garut Tambah Anggaran Perbaikan Jalan
Wagub Erwan Sampaikan Dua Ranperda Strategis, Perkuat BIJB dan Efisiensi Perangkat Daerah
Karhutla Jabar Makin Meluas, 325,87 Hektare Lahan Terbakar hingga September 2026
Jabar Raih Apresiasi Daerah Peduli Iklim Investasi dari Kompas TV
Ramaikan GIIAS Bandung 2026, Pemprov Jabar Beri Diskon Pajak Kendaraan 10 Persen
Pemprov Jabar Kirim 100 Kafilah ke MTQ Nasional XXXI 2026

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 08:01 WIB

Sekda Herman: Relawan Kebencanaan Jangan Hanya Bermodal Keberanian

Selasa, 15 September 2026 - 08:00 WIB

Defisit APBD Jabar 2026 Capai Rp3,4 Triliun, Pemprov Tunggu Dana Bagi Hasil

Senin, 14 September 2026 - 06:14 WIB

KDM Instruksikan Pemkab Garut Tambah Anggaran Perbaikan Jalan

Minggu, 13 September 2026 - 19:00 WIB

Wagub Erwan Sampaikan Dua Ranperda Strategis, Perkuat BIJB dan Efisiensi Perangkat Daerah

Minggu, 13 September 2026 - 18:05 WIB

Karhutla Jabar Makin Meluas, 325,87 Hektare Lahan Terbakar hingga September 2026

Berita Terbaru

Teknologi

iOS 27 Resmi Dirilis, Ini Daftar 33 iPhone yang Kebagian Update

Selasa, 15 Sep 2026 - 13:14 WIB