Jakarta, Kabar Pajajaran – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta mulai memasuki tahap akhir. Pemerintah pusat memastikan pengumuman resmi akan disampaikan dalam waktu dekat, sekaligus membuka babak baru pola kerja pascapandemi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut pemerintah daerah akan segera menerima arahan lanjutan setelah kebijakan diumumkan. Artinya, bukan hanya kementerian dan lembaga pusat yang harus bersiap, tetapi juga pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH bukan sekadar perubahan teknis kerja, melainkan transformasi tata kelola birokrasi secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemda Mulai Menghitung Dampak Layanan Publik
Jika kebijakan WFH benar diterapkan rutin setiap minggu, tantangan terbesar berada di lini pelayanan publik daerah. Layanan administrasi kependudukan, perizinan, hingga kesehatan menjadi sektor yang paling sensitif terhadap perubahan pola kerja.
Sejumlah pemerintah daerah mulai mengkaji skema kerja bergilir agar layanan tetap berjalan normal. Skema hybrid dinilai sebagai opsi paling realistis, dengan pembagian hari kerja kantor dan kerja jarak jauh secara bergantian.
Pengamat kebijakan publik menilai keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesiapan digitalisasi layanan daerah. Tanpa sistem pelayanan berbasis daring yang kuat, WFH berpotensi memicu keluhan masyarakat.
Efisiensi Anggaran Jadi Latar Belakang
Pemerintah mengakui kebijakan ini tidak lepas dari upaya efisiensi anggaran negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menegaskan kebijakan WFH akan ditetapkan pada Maret 2026 setelah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Efisiensi belanja operasional kantor, konsumsi energi, hingga biaya perjalanan dinas menjadi salah satu pertimbangan utama. Pemerintah tengah menyiapkan berbagai skenario penghematan menyusul ketidakpastian global akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, khususnya setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Peluang Baru Dunia Kerja
Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang perubahan budaya kerja di Indonesia. Bagi sektor swasta, WFH mingguan bisa menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital sekaligus menekan biaya operasional kantor.
Namun, pelaku usaha masih menunggu detail aturan resmi, terutama terkait fleksibilitas penerapan di masing-masing sektor industri.
Jika berjalan mulus, kebijakan WFH mingguan berpotensi menjadi standar baru dunia kerja Indonesia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah WFH akan diterapkan, melainkan seberapa siap birokrasi dan dunia usaha menjalankan perubahan besar tersebut. *** (Ant)
