Prabowo Bongkar Masalah BUMN: 1.040 Entitas Sulit Dikelola, Kini Disatukan dalam Danantara

Kamis, 5 Februari 2026 - 10:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan reformasi besar-besaran terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Foto : Youtube Sekretariat Presiden

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan reformasi besar-besaran terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Foto : Youtube Sekretariat Presiden

Bogor, Kabar Pajajaran – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai gagal mengelola perusahaan secara bertanggung jawab.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo secara terbuka memperingatkan para eks pimpinan BUMN agar tidak merasa aman dari jerat hukum.

“Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tegas Prabowo di hadapan peserta rakornas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Prabowo, persoalan utama BUMN selama ini adalah lemahnya tata kelola serta kebocoran anggaran yang terjadi akibat sistem pengelolaan yang terfragmentasi dan tidak efisien.

Sebagai langkah perombakan besar, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berfungsi sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Melalui lembaga ini, seluruh aset BUMN dihimpun dalam satu manajemen terpadu.

“Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya US$ 1.040 miliar asset under management,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Prabowo menilai pengelolaan BUMN selama ini tidak optimal karena perusahaan-perusahaan negara berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi kuat. Total sekitar 1.040 entitas BUMN dinilai mustahil dikelola efektif tanpa sistem pengawasan terpusat.

“Bayangkan, siapa yang bisa mengelola seribu perusahaan? Ini akal-akalan,” pungkasnya. ***Anton

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Penumpang KM Virgo Transport 8 Masih Tidur Saat Kapal Miring, Ratusan Orang Diduga Terjebak
KPK Amankan Fahd Arafiq dalam OTT Kasus HGB
Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa
Gunung Api Indonesia Erupsi Bersamaan, Benarkah Terkait Megathrust Selat Sunda?
Kapal Virgo Transport 8 Kecelakaan di Laut Jawa, 107 Selamat dan 6 Meninggal
Gubernur Banten Minta Basarnas Pertimbangkan Perpanjang Pencarian 8 Orang Hilang di Selat Sunda
Program RBI Wajib Masuk Anggaran Pemda 2027, Mendagri Tito: yang Tidak Ada Akan Kami Kembalikan
Hari Kelima, 8 Orang Hilang di Sekitar Anak Krakatau Belum Ditemukan

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 07:00 WIB

KPK Amankan Fahd Arafiq dalam OTT Kasus HGB

Senin, 14 September 2026 - 19:58 WIB

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa

Senin, 14 September 2026 - 17:00 WIB

Gunung Api Indonesia Erupsi Bersamaan, Benarkah Terkait Megathrust Selat Sunda?

Senin, 14 September 2026 - 16:00 WIB

Kapal Virgo Transport 8 Kecelakaan di Laut Jawa, 107 Selamat dan 6 Meninggal

Senin, 14 September 2026 - 14:00 WIB

Gubernur Banten Minta Basarnas Pertimbangkan Perpanjang Pencarian 8 Orang Hilang di Selat Sunda

Berita Terbaru

Teknologi

iOS 27 Resmi Dirilis, Ini Daftar 33 iPhone yang Kebagian Update

Selasa, 15 Sep 2026 - 13:14 WIB