JAKARTA – Bareskrim Polri terus mendalami dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangan terbaru, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim memeriksa mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya.
Penyidik meminta keterangan keempat orang tersebut sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. Mereka juga tercatat sebagai tersangka dalam perkara berbeda, yakni dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan informasi tersebut di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” ujar Susatyo.
Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar Prabowo
Susatyo mengungkapkan, penyidik telah meminta keterangan dari 59 saksi sejak menerima laporan polisi terkait dugaan makar pada 11 November 2026.
Selain memeriksa saksi, tim penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari petunjuk dan mengumpulkan barang bukti.
Menurut Susatyo, polisi harus membuktikan sejumlah unsur sebelum menyimpulkan adanya dugaan makar. Penyidik kini menelusuri kemungkinan pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan perbuatan.
Ketiga unsur tersebut menjadi fokus utama penyidik dalam mengembangkan perkara.
“Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” kata Susatyo.
Polisi Telusuri Dokumen dan Informasi Media Sosial
Dalam proses penyidikan, Bareskrim tidak hanya mengandalkan keterangan saksi. Penyidik juga mencocokkan berbagai informasi yang beredar di masyarakat dengan dokumen dan bukti yang mereka kumpulkan.
Susatyo menegaskan, timnya mendalami setiap informasi, termasuk kabar yang beredar melalui media sosial. Polisi kemudian menguji informasi tersebut dengan dokumen yang berkaitan dengan perkara.
“Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” jelas Susatyo.
Pada Kamis (19/11/2026), Dittipidum Bareskrim menggelar perkara internal untuk mengevaluasi perkembangan penyidikan.
Setelah agenda tersebut, penyidik juga menjadwalkan ekspose perkara bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jumat (20/11/2026).
“Setelah kami melaksanakan gelar internal, esok kami juga akan melaksanakan ekspose dengan tim JPU,” tutur Susatyo.
Dugaan Makar Prabowo Berbeda dengan Kasus Penyadapan Ilegal
Polri menangani dugaan makar terhadap Prabowo sebagai perkara terpisah dari kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menangani perkara penyadapan tersebut.
Meski memiliki keterkaitan dalam proses pengembangan penyidikan, kedua perkara itu mempunyai fokus penanganan berbeda.
Hingga Kamis (19/11/2026), polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar. Sebaliknya, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.
Keempat nama tersebut meliputi:
- Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadivkum Polri.
- Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar nomor ponsel Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga masuk dalam dugaan sasaran penyadapan.
Empat Tersangka Penyadapan Terancam Hukuman Penjara
Dalam perkara penyadapan ilegal, penyidik menerapkan sejumlah pasal berdasarkan dugaan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan. Ketentuan ini mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik dan memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun, sesuai dengan pasal yang penyidik sangkakan.
Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan dugaan penyertaan tindak pidana atau tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Dua Jenderal Terima Sanksi PTDH dalam Sidang Etik
Perkembangan lain muncul dari proses penegakan kode etik Polri. Institusi tersebut telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Namun, kedua perwira tinggi tersebut mengajukan banding atas putusan etik yang mereka terima.
Sementara itu, penyidik Bareskrim masih melanjutkan pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, dan pengumpulan barang bukti untuk mengungkap dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hasil gelar perkara internal dan ekspose bersama tim JPU akan menjadi bagian dari proses evaluasi penanganan kasus tersebut. ***(Ant)






