KABAR PAJAJARAN, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta. Kebijakan ini menaikkan UMP sebesar 29,44 persen atau Rp682.399 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kenaikan upah tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi perekonomian, serta kemampuan perusahaan.
KDM Tetapkan UMP Jabar 2027 Rp3 Juta
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menjelaskan bahwa penetapan UMP 2027 mengacu pada formulasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasal 139 ayat (1) dalam undang-undang tersebut mengatur perhitungan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak. Regulasi itu menetapkan formula UMP dengan mengalikan nilai KHL sebesar 70 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan nilai KHL sebesar Rp4.248.132 sebagai dasar perhitungan UMP 2027.
Perhitungan UMP Jawa Barat 2027
Berdasarkan formula tersebut, pemerintah menghitung UMP Jawa Barat 2027 dengan cara berikut:
– Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Rp4.248.132
– Persentase perhitungan: 70 persen
– Hasil perhitungan: Rp2.973.692,4
Pemerintah kemudian membulatkan hasil perhitungan tersebut ke atas sehingga UMP Jawa Barat 2027 mencapai Rp3.000.000.
Dengan penetapan ini, UMP Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar Rp682.399 dari UMP 2026.
Dewan Pengupahan Beri Pertimbangan
KDM menyampaikan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan saran dan masukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
Dewan Pengupahan menyampaikan pertimbangan dalam rapat pada 18 November 2026.
“UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan,” kata KDM, Sabtu (21/11/2026).
Menurut KDM, pemerintah juga memperhatikan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Jawa Barat sebelum menetapkan besaran upah minimum.
Pemerintah Pertimbangkan Kondisi Ketenagakerjaan
Selain kebutuhan hidup layak, penetapan UMP Jawa Barat 2027 turut mempertimbangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan upah minimum di Jawa Barat.
Penetapan UMP 2027 diharapkan dapat mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.






