JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memasuki tahap akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. DPR menjadwalkan pengambilan keputusan tingkat II melalui Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Agenda tersebut membuka jalan bagi RUU Perampasan Aset untuk memperoleh persetujuan akhir DPR dan pemerintah sebelum resmi menjadi undang-undang.
Berdasarkan jadwal dalam situs resmi DPR RI, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membenarkan agenda pengambilan keputusan tersebut. Ia menyampaikan kepastian itu saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Iya (disahkan Kamis),” kata Habiburokhman.
DPR Selesaikan Pembahasan 397 DIM
Sebelum membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Habiburokhman menjelaskan, pembahasan tersebut mencakup 397 DIM dengan pembagian sebagai berikut:
- 160 DIM tetap.
- 135 DIM redaksional.
- 40 DIM substansi.
- 44 DIM dihapus.
- 18 DIM substansi baru.
Penyelesaian seluruh DIM menjadi salah satu tahapan penting sebelum DPR mengambil keputusan akhir terhadap rancangan regulasi tersebut.
Pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR dan pemerintah juga menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tingkat II.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat pembicaraan tingkat I yang menghasilkan persetujuan tersebut.
Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk membawa rancangan undang-undang tersebut ke rapat paripurna terdekat.
“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua?” ujar Dasco.
Anggota DPR yang hadir kemudian menyatakan persetujuan secara bersama-sama.
RUU Perampasan Aset Atur Perlindungan HAM
RUU Perampasan Aset tidak hanya mengatur kewenangan negara dalam mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi ini juga memuat sejumlah ketentuan untuk menjaga hak masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Beberapa materi penting dalam rancangan undang-undang tersebut mencakup ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan aparat, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.
Rancangan aturan ini juga mengatur mekanisme pengembalian aset kepada korban, pengawasan proses perampasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, hingga pemanfaatan teknologi.
Ruang lingkup tindak pidana yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut tidak terbatas pada korupsi. Aturannya juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, termasuk penipuan dan perdagangan.
Wakil Menteri Hukum, Eddy OS Hiariej, menilai keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada penerapan mekanisme perampasan aset di lapangan.
Menurut Eddy, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan setiap tahapan berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum.
Tahapan tersebut meliputi pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Eddy berharap regulasi baru ini mampu mengatasi berbagai kendala prosedural yang selama ini muncul akibat penerapan mekanisme konvensional.
Transparency International Soroti Akses Publik terhadap Draf RUU
Di tengah proses menuju pengesahan, pembahasan RUU Perampasan Aset juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat sipil.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mempertanyakan terbatasnya akses masyarakat terhadap draf terbaru rancangan undang-undang tersebut.
Agus menilai publik perlu memperoleh kesempatan yang memadai untuk mempelajari substansi aturan sebelum DPR mengambil keputusan akhir.
Ia mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset akan memberikan kewenangan besar kepada negara untuk mengambil aset yang berasal dari tindak pidana.
Karena itu, masyarakat sipil dan kalangan akademisi perlu mengawasi setiap ketentuan yang mengatur penggunaan kewenangan tersebut.
Agus juga menyoroti pentingnya kejelasan aturan mengenai pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, pengelolaan aset sitaan, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Menurutnya, percepatan pembahasan tidak boleh menghilangkan ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.
Penantian 18 Tahun Menuju Payung Hukum Perampasan Aset
Rencana pengesahan RUU Perampasan Aset turut mendapat perhatian dari anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.
Nasir menyebut kehadiran regulasi tersebut menjadi harapan panjang masyarakat Indonesia. Ia menilai pembahasan yang telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun akhirnya mendekati titik penyelesaian.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Nasir saat menyampaikan pendapat mini Fraksi PKS.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang RUU Perampasan Aset sebagai langkah penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan aset hasil kejahatan.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, mengingatkan bahwa tujuan utama regulasi tersebut tidak boleh berhenti pada perampasan aset dan pengembalian kerugian negara.
Menurut Safaruddin, negara juga harus memanfaatkan mekanisme pemulihan aset untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
Dengan masuknya RUU Perampasan Aset ke agenda Rapat Paripurna, DPR kini berada pada tahap penentuan. Keputusan dalam sidang tersebut akan menjadi momentum penting bagi perjalanan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat Indonesia. ***(Ant)






