JAKARTA, KABAR PAJAJARANKontrak influencer Raffi Ahmad – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Nilai keseluruhan kontrak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14,69 miliar.
ICW mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan data pengadaan pemerintah yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut kedua kementerian mengalokasikan anggaran untuk sejumlah paket jasa promosi melalui media sosial, kanal YouTube, hingga kehadiran figur publik dalam kegiatan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket jasa influencer pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket serupa melalui sejumlah direktorat jenderal pada 2025 hingga 2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan video di YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok akun @raffinagita1717. Pemerintah juga membayar jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan tertentu.
Kontrak Influencer Raffi Ahmad Capai Rp14,69 Miliar
ICW mencatat lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 memiliki nilai kontrak yang bervariasi.
Paket penayangan video YouTube RANS Entertainment mencapai Rp452,69 juta. Sementara itu, penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 senilai Rp205,89 juta dan Instagram Story mencapai Rp575,65 juta.
Kemendikbudristek juga mengalokasikan Rp2,52 miliar untuk jasa kehadiran dalam acara atau event attendance. Adapun penayangan konten TikTok @raffinagita1717 mencapai Rp144,42 juta.
Di lingkungan KKP, nilai kontrak setiap paket mencapai sekitar Rp3,6 miliar.
Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer senilai Rp3,59 miliar pada 2025. Pada tahun yang sama, Setditjen Perikanan Budidaya menganggarkan Rp3,6 miliar untuk influencer engagement terkait pembangunan BINS.
Selanjutnya, pada 2026, Setditjen Perikanan Tangkap kembali mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10,8 miliar. Jika digabungkan dengan pengadaan Kemendikbudristek, nilai keseluruhannya mencapai Rp14.696.955.002.
ICW Pertanyakan Konsistensi Efisiensi Anggaran
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut perlu mendapat perhatian karena pemerintah sebelumnya menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan itu menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Melalui instruksi tersebut, pemerintah meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi sejumlah pengeluaran. Pembatasan itu mencakup kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, ICW melihat KKP tetap mengalokasikan anggaran besar untuk jasa influencer. Bahkan, kementerian tersebut mengadakan tiga paket dengan nilai keseluruhan Rp10,8 miliar selama 2025–2026.
ICW juga membandingkan belanja tersebut dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun dari proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Selain itu, ICW menyoroti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur pemotongan sejumlah komponen transfer ke daerah. Kebijakan tersebut turut memengaruhi alokasi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa.
Dalam konteks itu, ICW mempertanyakan pengeluaran Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story @raffinagita1717.
Organisasi antikorupsi tersebut membandingkan nilai kontrak itu dengan alokasi dana desa yang menurut perhitungan mereka hanya berkisar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk rata-rata desa pada 2026.
Manfaat Pengadaan Influencer Dipertanyakan
ICW juga mempertanyakan manfaat pengadaan jasa influencer karena kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.
Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi dan publikasi.
Menurut ICW, pemerintah perlu menjelaskan alasan penggunaan penyedia jasa eksternal ketika setiap kementerian sudah memiliki sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran untuk mengelola komunikasi publik.
ICW turut mempertanyakan efektivitas paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar.
Organisasi tersebut menilai pemerintah perlu membuka kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan setiap kegiatan. Keterbukaan itu penting agar masyarakat dapat menilai manfaat penggunaan uang negara.
Spesifikasi Pengadaan Dinilai Berpotensi Membatasi Persaingan
Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW berkaitan dengan spesifikasi pengadaan jasa influencer.
ICW mencatat empat paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, nama paket secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
ICW menilai pencantuman nama kanal dan akun tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik belum tentu menjamin persaingan yang terbuka apabila spesifikasi sejak awal sudah mengarah kepada penyedia tertentu.
ICW juga meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan harga dalam setiap kontrak.
Organisasi tersebut menemukan sejumlah paket penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Selain itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak yang hampir sama, yakni sekitar Rp3,6 miliar.
ICW menilai pemerintah perlu membuka metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta pertimbangan kewajaran nilai kontrak.
ICW Ingatkan Risiko Promosi Kekuasaan
ICW turut mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan anggaran negara untuk membangun citra kekuasaan melalui popularitas figur publik.
Menurut ICW, pemerintah harus memastikan belanja jasa influencer benar-benar mendukung kepentingan publik. Penggunaan uang pajak tidak semestinya hanya bertujuan meningkatkan popularitas pejabat atau pemerintah.
ICW juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.
Setelah video kegiatan tersebut beredar dan memunculkan dugaan bahwa sejumlah peserta bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS.
ICW menilai popularitas figur publik tidak otomatis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat. Pemerintah seharusnya membangun kepercayaan melalui kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.
Status Raffi Ahmad Picu Sorotan Konflik Kepentingan
Sorotan terakhir ICW berkaitan dengan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer tersebut.
ICW mengungkapkan PT Rans Animasi Indonesia berdiri pada 15 April 2020. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.
Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Ia juga memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia sekaligus menjabat sebagai komisaris.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024. Namun, setelah Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, KKP tercatat memberikan tiga kontrak kepada perusahaan tersebut sepanjang 2025 hingga 2026.
Kondisi ini mendorong ICW mempertanyakan potensi konflik kepentingan antara jabatan publik Raffi Ahmad dan keterkaitannya dengan perusahaan yang menerima kontrak pemerintah.
ICW menilai pemerintah perlu menjelaskan proses pengadaan, hubungan kepemilikan perusahaan, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat memastikan setiap penggunaan anggaran negara berjalan sesuai prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. ***(Ant)






