JAKARTA, KABAR PAJAJARAN – Industri media massa di Indonesia menghadapi tekanan ekonomi akibat ketimpangan pembagian pendapatan iklan digital. Dewan Pers mengungkapkan, sekitar 80 persen belanja iklan digital saat ini mengalir ke platform digital, sementara perusahaan pers hanya memperebutkan 20 persen sisanya.
Ketimpangan tersebut semakin membebani industri media. Pasalnya, lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia harus bersaing mendapatkan bagian pendapatan iklan yang relatif kecil.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menyebut kondisi ini sebagai persoalan serius yang mengancam keberlanjutan bisnis media. Menurutnya, ketimpangan pendapatan iklan turut mendorong perusahaan media melakukan efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dahlan menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Secara advertising, pak, saya kutip Wavemaker 2025, 80 persen advertising digital dikuasai oleh platform, sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya. 20 persen itu oleh 50.000 lebih perusahaan pers sekarang,” kata Dahlan.
Ia menilai pembagian pendapatan tersebut menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Perusahaan pers harus membiayai kegiatan jurnalistik, membayar pekerja, serta menjaga operasional redaksi dengan sumber pendapatan yang semakin terbatas.
“Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” ujarnya.
Dominasi Platform Digital Tekan Pendapatan Media
Dahlan menjelaskan, platform digital sebenarnya memberikan manfaat bagi perusahaan pers melalui distribusi konten dan perluasan jangkauan pembaca.
Namun, ketergantungan terhadap platform juga menghadirkan persoalan baru. Platform digital memiliki kendali besar terhadap distribusi informasi sekaligus memengaruhi aliran pendapatan yang seharusnya dapat dinikmati perusahaan media.
Situasi tersebut membuat perusahaan pers semakin sulit membangun model bisnis yang berkelanjutan. Padahal, media membutuhkan pendapatan yang stabil untuk membiayai produksi berita, mempertahankan jurnalis, dan menjaga kualitas pemberitaan.
Menurut Dewan Pers, ketimpangan pendapatan iklan bukan satu-satunya tantangan yang harus dihadapi industri media.
Teknologi AI Pangkas Traffic Media hingga 70 Persen
Kehadiran teknologi generative artificial intelligence (AI) sejak November 2022 juga membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi informasi masyarakat.
Dewan Pers mencatat, perkembangan teknologi tersebut ikut memangkas traffic dan page view yang dikirim platform digital ke situs media hingga 70 persen.
Perubahan ini terjadi ketika pengguna semakin sering memperoleh jawaban dan informasi langsung melalui layanan berbasis AI. Akibatnya, sebagian pembaca tidak lagi mengunjungi situs berita untuk mendapatkan informasi secara langsung.
Padahal, kunjungan pembaca menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan pers dalam membangun pendapatan digital, terutama melalui iklan berbasis traffic.
Di sisi lain, teknologi AI dapat memanfaatkan karya jurnalistik sebagai sumber informasi. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai penggunaan konten berita dan pembagian manfaat ekonomi antara perusahaan pers dengan perusahaan teknologi.
Dewan Pers menilai industri media membutuhkan perlindungan yang lebih kuat agar perkembangan teknologi tidak semakin memperlemah posisi perusahaan pers.
Dewan Pers Dorong Perlindungan Hak Ekonomi Media
Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Dewan Pers mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang memberikan perhatian terhadap hak ekonomi perusahaan pers.
Dewan Pers menilai hak ekonomi perusahaan media perlu mendapatkan pengaturan tersendiri dan tidak disamakan begitu saja dengan hak cipta individual.
Namun, perusahaan pers yang berhak menerima kompensasi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Dewan Pers mengusulkan standar berupa badan hukum, memiliki minimal lima karyawan, memberikan gaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta menyediakan jaminan kesehatan bagi pekerja.
Persyaratan tersebut bertujuan memastikan kompensasi benar-benar memberikan manfaat kepada perusahaan pers yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional.
Selain itu, Dewan Pers mengingatkan platform digital agar tidak menggunakan dominasi pasarnya untuk membatasi distribusi karya jurnalistik.
Dahlan menegaskan, keputusan platform untuk menghentikan penayangan berita secara sepihak berpotensi mengganggu ekosistem informasi publik. Kebijakan semacam itu juga dapat merugikan perusahaan media dan masyarakat yang membutuhkan informasi berkualitas.
“Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik,” tegasnya.
Dewan Pers Usulkan Skema Kompensasi Lebih Fleksibel
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menilai pengaturan hak ekonomi dan kompensasi menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi perusahaan pers di tengah perubahan industri digital.
Ia menyoroti implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Menurut Totok, tingkat kepatuhan platform digital terhadap aturan tersebut masih rendah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan agar kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi perusahaan pers.
Dewan Pers juga mengusulkan agar mekanisme pembayaran kompensasi tidak hanya mengandalkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Sebagai alternatif, perusahaan pers dan platform digital dapat menjalin kerja sama melalui skema business-to-business (B2B). Mekanisme ini diharapkan membuka ruang negosiasi yang lebih fleksibel antara kedua pihak.
Dewan Pers berharap penguatan regulasi hak ekonomi media mampu menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara perusahaan pers dan platform digital.
Dengan demikian, perusahaan media memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya jurnalistik yang mereka produksi.
Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri pers, melindungi pekerja media, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. ***(Ant)






