BANDUNG, Kabar Pajajaran – DPRD Jawa Barat mulai menyeleksi program pembangunan yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran daerah yang terbatas mampu membiayai kebutuhan masyarakat paling mendesak.
DPRD Jabar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun skala prioritas secara lebih ketat. Dewan ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan perekonomian daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, pembahasan RAPBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berlangsung. DPRD tengah mengevaluasi seluruh usulan program dari Pemprov Jabar sebelum menentukan kegiatan yang layak mendapatkan alokasi anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita sedang betul-betul mengkaji semua program kegiatan yang diusulkan oleh TAPD, oleh Pemprov, mana-mana yang betul-betul prioritas, yang paling prioritas yang mana, karena anggaran kita relatif terbatas di 2027 ini,” kata Iswara di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (12/11/2026).
RAPBD Jabar 2027 Catat Pendapatan Rp28 Triliun
Dalam rancangan sementara, Pemprov Jabar memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp28 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp29,03 triliun.
Angka tersebut masih dapat berubah seiring pembahasan antara DPRD dan TAPD. Namun, proyeksi awal itu menunjukkan perlunya pengelolaan anggaran secara cermat agar pemerintah tetap mampu menjalankan program pembangunan.
Iswara menjelaskan, keterbatasan fiskal juga berkaitan dengan batalnya rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada 2026.
Sebelumnya, Pemprov Jabar merencanakan pinjaman tersebut untuk membiayai 511 kegiatan pada 11 organisasi perangkat daerah (OPD).
Akibat rencana pembiayaan itu tidak terealisasi, sejumlah kegiatan belum memperoleh anggaran pada APBD 2026. Kini, Pemprov Jabar kembali mengusulkan sejumlah kegiatan tersebut agar masuk dalam RAPBD 2027.
Infrastruktur Masih Jadi Kebutuhan Utama Jawa Barat
Meski banyak usulan pembangunan dinilai penting, DPRD Jabar tetap akan memilih kegiatan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Iswara menilai sebagian besar usulan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan Jawa Barat.
“Hampir semua juga saya lihat penting. Karena itu kegiatan infrastruktur, kita juga untuk mendorong perekonomian di Jawa Barat,” ujar Iswara.
Karena itu, DPRD ingin memastikan pemerintah mengutamakan proyek yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
DPRD Soroti Cicilan Pinjaman dan Dana Bagi Hasil
Selain persoalan belanja pembangunan, DPRD Jabar juga menyoroti alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam rancangan APBD 2027.
Iswara mengungkapkan, rancangan tersebut masih mencantumkan anggaran cicilan pokok pinjaman sebesar Rp1,1 triliun. Padahal, rencana pinjaman Rp3,4 triliun melalui PT SMI yang menjadi dasar perhitungan tersebut tidak terealisasi.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, DPRD mendorong Pemprov Jabar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Iswara menyebut, pemerintah pusat baru mencairkan Rp19 miliar dari DBH sebesar Rp1,22 triliun yang telah memiliki Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Selain itu, DBH tahun anggaran 2025 sekitar Rp2 triliun juga belum memiliki PMK sebagai dasar pencairan.
“Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, fiskal kita cukup kuat apalagi jika DBH yang memang itu adalah hak kita sebesar Rp1,22 triliun dibayar, kemudian juga sekitar Rp2 triliun DBH tahun 2025 juga belum (Permenkeu-nya),” jelas Iswara.
DPRD Targetkan RAPBD 2027 Rampung Sebelum 30 November
Di tengah pembahasan anggaran, DPRD Jabar memastikan proses penetapan RAPBD 2027 tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan.
Iswara menegaskan, DPRD bersama Pemprov Jabar akan menyelesaikan pembahasan sebelum batas waktu 30 November 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai jadwal penetapan APBD.
“Kalau merujuk kepada peraturan pemerintah atau kepada regulasi, baik Peraturan Pemerintah maupun Permendagri paling lambat 30 November. Tapi kami pasti akan taat asas. Sebelum 30 November kita akan selesaikan,” pungkasnya.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD Jabar 2027 tidak hanya berfokus pada besaran belanja, tetapi juga pada ketepatan sasaran program. DPRD ingin memastikan pemerintah memprioritaskan pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah. ***(Chq)






